2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini genap berusia setahun. Salah satu hal yang disoroti yakni kenaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia.

Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia per Juli 2020 yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS) dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,2 persen. 

Jika dirinci lebih lanjut, utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang publik (utang pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.967,23 triliun. Lalu utang luar negeri dari swasta (termasuk BUMN) yakni 207,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.056,92 triliun.

Sementara itu pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia sebagaimana dicatat BI yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI 10 Besar di Dunia, Ini Kata Staf Khusus Sri Mulyani

Artinya selama setahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, ada kenaikan utang luar negeri Indonesia sebesar 14,4 miliar dollar AS. Kenaikan berasal baik dari utang pemerintah maupun swasta.

Apabila dibandingkan periode awal Presiden Jokowi atau di akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Total ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Dengan begitu, selama dua periode saat ini (2014-2020), utang luar negeri Indonesia sudah bertambah sebesar 117,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.721,87 triliun.

Baca juga: Masih Naik, Utang Luar Negeri RI Rp 6.063 Triliun pada Juli 2020

Utang domestik

Lebih lanjut jika dilihat dari kenaikannnya, utang luar negeri yang ditarik pemerintah dan bank sentral sejak 2014 sudah bertambah 72 miliar dollar AS dan swasta bertambah 45,1 miliar dollar AS. Kenaikan utang pemerintah sejak 2014 lebih besar dibandingkan ULN milik swasta. 

Sepanjang 2014 hingga 2020, utang luar negeri naik turun karena pemerintah menyicil utang yang jatuh tempo. Namun jumlah pembayaran utang jatuh tempo lebih kecil jika dibandingkan dengan utang baru pemerintah.

Selain itu, khusus untuk utang pemerintah (non-swasta dan BUMN), utang tersebut juga belum mencatat utang yang ditarik pemerintah dari dalam negeri atau utang domestik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp 810,8 triliun hingga akhir September 2020.

Kenaikan pembiayaan tersebut mencapai 155,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 317,9 triliun. Nilai pembiayaan utang tersebut mencapai 66,4 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72 tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.220 triliun.

Baca juga: Naik, Utang Indonesia pada Agustus 2020 Tembus Rp 6.076 Triliun

Janji Jokowi tidak menambah utang luar negeri

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.