Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja, Kemnaker Transformasi BLK Secara Masif

Kompas.com - 20/10/2020, 08:38 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

"Transformasi ini juga dilakukan untuk menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan serta fokus pelatihan lima balai besar pelatihan kerja ke arah peningkatan tenaga kerja profesional,” kata Budi.

Pada kesempatan itu, Budi menuturkan, salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan.

Baca juga: Gandeng BLK, Pemkot Semarang Produksi APD 100 Buah Per Hari

Pasalnya, dengan begitu petugas antarkerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan tenaga kerja dapat langsung bekerja atau wirausaha

"Tak hanya itu, proses tersebut juga memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi atau pelatihan wirausaha dan modal usaha," tuturnya.

Budi menambahkan, pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BLK UPTP

Budi menjelaskan, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Ini artinya, masih ada 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP.

Adapun 18 provinsi yang dimaksud Budi, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan,  Lampung, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

"Termasuk juga Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara; Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua," imbuhnya.

Budi mengatakan, pengembangan BLK UPTP baru tersebut memberikan beberapa keuntungan bagi daerah.

"Keuntungannya antara lain pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Tak hanya itu, pengembangan BLK baru juga membantu percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi.

Baca juga: Menaker: BLK Komunitas Bantu Santri Dapat Pelatihan Kerja

"Dengan adanya berbagai keuntungan itu, maka dapat mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi di provinsi tersebut," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com