Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja, Kemnaker Transformasi BLK Secara Masif

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Budi Hartawan mengatakan, Kemnaker sedang melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) secara terstruktur dan masif.

"Transformasi tersebut dilakukan dari segi kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, serta sarana dan fasilitas," kata Budi seperti dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima.

Hal itu Budi sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tahun Anggaran (TA) 2020 di Makassar, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut, Budi memaparkan, untuk transformasi BLK dari segi kelembagaan, upaya yang dilakukan yakni membentuk minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di setiap provinsi.

Baca juga: Kemenaker Kebut Pembangunan 50 BLK

"Selain itu, ada juga penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta pada lembaga pelatihan kerja," imbuhnya.

Penyiapan kompetensi itu, lanjut Budi, khususnya dilakukan dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online.

"Penyiapan kompetensi dilakukan pula untuk mengembangkan integrasi proses pelatihan dan penempatan," sambungnya.

Kemudian, untuk segi persepsi, Kemnaker akan memperkuat sinergi industri Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).

Baca juga: Kemenaker Alokasikan Rp 2 Miliar untuk Bangun BLK Perfilman

"Kemnaker akan pula memperluas peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang serta kampanye pelatihan vokasi dan BLK yang masif," jelasnya.

Adapun untuk transformasi BLK dari segi substansi pelatihan, Budi menjelaskan, dilakukan dengan pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi.

"Dalam transformasi substansi pelatihan itu akan ada implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain Serang," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, transformasi pelatihan juga dengan menyiapkan peserta pemagangan luar negeri agar dapat dioptimalkan di BLK.

Tak sampai di situ saja, masih ada fokus pelatihan pada sektor prioritas manufaktur, pariwisata dan pertanian.

Baca juga: IPB-Kemnaker Tingkatkan Kualitas Petani lewat Tenaga Ahli

Sementara itu dari segi sarana dan fasilitas, Budi mengatakan, Kemnaker fokus pada pemberdayaan dan implementasi Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding (3R).

Budi menjelaskan transformasi yang Kemnaker dilakukan tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas di BLK Unit Pelayanaan Terpadu Perdagangan (UPTP) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

"Transformasi ini juga dilakukan untuk menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan serta fokus pelatihan lima balai besar pelatihan kerja ke arah peningkatan tenaga kerja profesional,” kata Budi.

Pada kesempatan itu, Budi menuturkan, salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan.

Baca juga: Gandeng BLK, Pemkot Semarang Produksi APD 100 Buah Per Hari

Pasalnya, dengan begitu petugas antarkerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan tenaga kerja dapat langsung bekerja atau wirausaha

"Tak hanya itu, proses tersebut juga memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi atau pelatihan wirausaha dan modal usaha," tuturnya.

Budi menambahkan, pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BLK UPTP

Budi menjelaskan, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Ini artinya, masih ada 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP.

Adapun 18 provinsi yang dimaksud Budi, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan,  Lampung, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

"Termasuk juga Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara; Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua," imbuhnya.

Budi mengatakan, pengembangan BLK UPTP baru tersebut memberikan beberapa keuntungan bagi daerah.

"Keuntungannya antara lain pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Tak hanya itu, pengembangan BLK baru juga membantu percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi.

Baca juga: Menaker: BLK Komunitas Bantu Santri Dapat Pelatihan Kerja

"Dengan adanya berbagai keuntungan itu, maka dapat mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi di provinsi tersebut," tuturnya.