Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pengusaha Tagih Kemudahan Berbisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin periode kedua sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Dari perspektif dunia usaha dalam hal ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming mengatakan salah satu kemajuan yakni disahkannya UU Cipta Kerja, meski peraturan tersebut dikritik sejumlah kelompok, mulai dari aktivis lingkungan hingga serikat buruh.

Maming mengatakan, pemerintahan Jokowi memang sudah berada di jalur yang benar untuk meningkatkan investasi.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Ini Menteri Ekonomi Pilihan Pengusaha

"Ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam lima tahun pemerintahan Jokowi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menargetkan pencapaian investasi tahun 2020 sebesar lebih dari Rp 880 triliun atau sekitar 11 persen lebih tinggi dibanding 2019," ujar Maming, dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2020).

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu menyebut, economic slow down dirasakan sejumlah pengusaha di Indonesia terutama penurunan nilai ekspor.

Hal ini bukan hanya soal insentif namun ada hal yang fundamental yang harus diperbaiki, di mana insentif akan sulit didapat jika regulasi belum mendukung.

Maming menjelaskan, Indonesia mempunyai pasar yang besar dalam ekspor. Maka dari itu, selain masalah perijinan dan insentif maka pemanfaatan sumber daya yang ada juga perlu ditingkatkan.

Baca juga: Janji Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Meroket 7 Persen dan Realisasinya di 2015-2020

"Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya," ucap dia.

Poin penting dalam UU Cipta Kerja, kata Maming, diupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka kesempatan yang luar biasa bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.

"Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja. Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini," ungkap dia.

Selain itu, pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir dari perspektif dunia usaha salah satunya yaitu berusaha semakin mudah dan promosi menjadi investment grade. Salah satu yang menonjol adalah dalam hal kemudahan berbisnis.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

"Hanya dalam waktu dua tahun, posisi Indonesia melonjak 42 tingkat, dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-72 pada 2018. Sekalipun turun satu tingkat pada 2019 dan 2020, skor kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari 68,0 poin tahun 2019 menjadi 69,6 poin pada 2020," tutur dia.

Artinya, menurut Maming, kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan perbaikan terus-menerus, walaupun dalam dua tahun terakhir perbaikannya sedikit melambat.

Yang harus diperbaiki yaitu mempermudah regulasi perizinan, mendorong investor lokal untuk bekerjasama dengan investor asing, dan meningkatkan ekspor.

"Jika unsur kemudahan berbisnis ini diprioritaskan dan difokuskan, maka kemudahan berbisnis di Indonesia akan jauh lebih baik dan bisa mencapai peringkat ke-40 sebagaimana yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Maming.

Baca juga: 3 Manfaat UU Cipta Kerja untuk Rakyat Seperti yang Diklaim Jokowi

"Sehingga, tidak lagi jauh tertinggal dengan Malaysia dan Thailand serta bisa lebih baik ketimbang Vietnam," kata dia lagi.

Hal lain yang jadi sorotannya yakni pembangunan infrastruktur yang kemudian dilanjutkan Jokowi di periode keduanya.

"Ketersediaan infrastruktur jalan akan membuat kawasan menjadi lebih menarik sebagai lokasi kegiatan produksi dan distribusi, yang pada gilirannya akan menarik investasi dalam dan luar negeri. Infrastruktur juga menentukan ketahanan pangan," imbuh Maming.

Baca juga: Ekonom Kritik Jokowi: Penyakit Utama Korupsi, Obatnya UU Cipta Kerja