Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Menteri Edhy dan Sederet Kebijakannya di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 20/10/2020, 10:09 WIB
Menteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini tepat setahun yang lalu Joko Widodo kembali dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Jokowi didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.

Beberapa hari setelahnya, tepat pada 23 Oktober 2019 Presiden Jokowi mengumumkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu yang ditunjuk yakni Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Pengusaha Tagih Kemudahan Berbisnis

Tepat setahun lalu pula Jokowi mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah undang-undang besar yang mampu merevisi banyak undang-undang sekaligus.

Belum genap setahun, DPR sudah mengesahkan salah satu omnibus law, yakni UU Cipta Kerja.

Selain klaster ketenagakerjaan yang belakangan jadi kontroversi, klaster kelautan dan perikanan dalam UU Cipta Kerja ini menjadi sorotan. Sebut saja soal izin kapal asing di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan definisi nelayan kecil.

1. Izin kapal asing

Aturan mengenai izin operasi kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diatur dalam pasal 27 klaster Kelautan dan Perikanan.

Pasal tersebut secara gamblang menyebut kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah. Artinya, kapal asing boleh melakukan penangkapan ikan selama memiliki izin berusaha dari pemerintah.

Baca juga: Kapal Asing Hanya Dijatuhi Sanksi Administratif di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan KKP

Kendati demikian, izin kapal asing di perairan ZEEI ditampik oleh Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini.

Meski dalam UU Cipta Kerja menyebut demikian, pengoperasian kapal asing di WPPNRI tetap tidak diperbolehkan dan bakal diatur dalam aturan turunan.

Kendati dia tak memungkiri, Indonesia sempat melakukan kerja sama dengan asing sampai tahun 2006. Namun setelah itu, KKP menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang mewajibkan semua kapal penangkap ikan yang menangkap hasil laut harus berbendera Indonesia dan orang Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Rilis
IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

Whats New
Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Whats New
Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Whats New
ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

BrandzView
Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Whats New
Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Whats New
Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Whats New
Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Whats New
Luhut: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng Omicron

Luhut: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng Omicron

Whats New
Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Whats New
Bank Neo Commerce Luncurkan 'Smart Branch', Apa Bedanya dengan Kantor Cabang Biasa?

Bank Neo Commerce Luncurkan "Smart Branch", Apa Bedanya dengan Kantor Cabang Biasa?

Rilis
Percepat Transformasi Digital di Sumut, Telkom Hadirkan “Leap”

Percepat Transformasi Digital di Sumut, Telkom Hadirkan “Leap”

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.