Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Menteri Edhy dan Sederet Kebijakannya di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 20/10/2020, 10:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini tepat setahun yang lalu Joko Widodo kembali dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Jokowi didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.

Beberapa hari setelahnya, tepat pada 23 Oktober 2019 Presiden Jokowi mengumumkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu yang ditunjuk yakni Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Pengusaha Tagih Kemudahan Berbisnis

Tepat setahun lalu pula Jokowi mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah undang-undang besar yang mampu merevisi banyak undang-undang sekaligus.

Belum genap setahun, DPR sudah mengesahkan salah satu omnibus law, yakni UU Cipta Kerja.

Selain klaster ketenagakerjaan yang belakangan jadi kontroversi, klaster kelautan dan perikanan dalam UU Cipta Kerja ini menjadi sorotan. Sebut saja soal izin kapal asing di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan definisi nelayan kecil.

1. Izin kapal asing

Aturan mengenai izin operasi kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diatur dalam pasal 27 klaster Kelautan dan Perikanan.

Pasal tersebut secara gamblang menyebut kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah. Artinya, kapal asing boleh melakukan penangkapan ikan selama memiliki izin berusaha dari pemerintah.

Baca juga: Kapal Asing Hanya Dijatuhi Sanksi Administratif di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan KKP

Kendati demikian, izin kapal asing di perairan ZEEI ditampik oleh Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini.

Meski dalam UU Cipta Kerja menyebut demikian, pengoperasian kapal asing di WPPNRI tetap tidak diperbolehkan dan bakal diatur dalam aturan turunan.

Kendati dia tak memungkiri, Indonesia sempat melakukan kerja sama dengan asing sampai tahun 2006. Namun setelah itu, KKP menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang mewajibkan semua kapal penangkap ikan yang menangkap hasil laut harus berbendera Indonesia dan orang Indonesia.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Whats New
Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Whats New
Optimalkan 'Idle Cash', Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Optimalkan "Idle Cash", Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Whats New
Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Whats New
BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

Whats New
Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Whats New
Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Whats New
Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Whats New
Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Rilis
Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Whats New
Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Whats New
Lamongan Ekspor Perdana Produk UMKM dari Camilan hingga Alas Kaki pada 2023

Lamongan Ekspor Perdana Produk UMKM dari Camilan hingga Alas Kaki pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+