Saat Sri Mulyani Pamer Pujian Lembaga Internasional soal UU Cipta Kerja

Kompas.com - 20/10/2020, 10:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa suhu tubuhnya saat akan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa suhu tubuhnya saat akan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan beberapa lembaga internasional telah memberikan pandangan terkait pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang digarap dengan metode omnibus law.

Bendahara Negara itu mengatakan, lembaga internasional memandang UU Cipta Kerja memberikan harapan positif terhadap Indonesia untuk memulihkan dan memperkuat perekonomian.

Menurut dia, lembaga internasional memandang UU Cipta Kerja membuat Indonesia bisa memperkuat perekonomian secara berkelanjutan tanpa hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter.

"Moody's (lembaga rating) melihat (UU Cipta Kerja) secara positif dan mampu menarik investasi dalam jangka panjang, dampak positif konsolidasi fiskal dan diharapkan dapat mempertegas penyelesaian masalah lingkungan hidup dan relaksasi standardisasi dampak lingkungan hidup menjadi perhatian," ujar dia ketika memberikan keterangan pers UU Cipta Kerja, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Tentang Wacana Pajak 0 Persen Mobil Baru yang Dimentahkan Sri Mulyani

Selain itu, lembaga rating lain, Fitch, juga menilai UU Cipta Kerja bakal memberikan dampak positif terhadap refromasi usaha dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

UU Cipta Kerja diharapkan membawa perubahan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Adapun Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan UU Cipta Kerja dapat membantu pemulihan Indonesia dan membawa pasar tenaga kerja menjadi lebih adil.

"Bank Dunia melihat (UU Cipta Kerja mendorong) pemulihan ekonomi jangka panjang untuk bisnis menjadi lebih terbuka dan membuat lapangan kerja dan untuk memerangi kemiskinan dan kerja sama dalam mendukung reformasi stuktural," jelas Sri Mulyani.

Menurut dia, pandangan lembaga internasional tersebut memberikan sinyal positif terhadap prospek perekonomian ke depan.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah juga mengandalkan proses pemulihan ekonomi pada perbaikan kondisi struktural alih-alih hanya mengandalkan instrumen fiskal dan moneter.

"Selain itu juga perbaikan perekonomian dalam bentuk penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, produktivitas lebih baik bisa terjadi," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Curhat Soal Kendala Distribusi Vaksin Covid-19



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X