Bos OVO: Kartu Prakerja Terobosan Sistem Bansos di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu Prakerja menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Program ini tak jarang menuai polemik karena implementasinya dinilai masih kurang baik.

Kendati demikian, Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menilai, bagaimanapun Kartu Prakerja merupakan terobosan dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

Baca juga: OVO: Promo Cashback Bikin Penjualan Merchant Naik hingga 30 Persen

Cakupannya luas, tak melibatkan perantara, dan langsung menyasar penerima.

"Katanya Kartu Prakerja bermasalah, tapi saya kira ini adalah platform yang justru sangat bagus. Inilah terobosan pertama di Indonesia, negara yang sebesar ini dan yang sekian puluh tahun merdeka, untuk pertama kalinya punya platform berbasis teknologi digital guna mengatasi masalah intermediary issue yang selama ini menghambat penyaluran bansos," jelasnya dia dalam dalam webinar Golkar: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, Rabu (21/10/2020).

Ia menekankan, lewat platform Kartu Prakerja masyarakat di seluruh Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengakses bantuan tersebut.

Di samping pula, pencairan dana insentif bisa dinikmati langsung oleh penerima dengan nilai yang tetap sesuai yang diberikan pemerintah.

Baca juga: 1 Tahun Jokowi-Maruf dan Program Kartu Prakerja yang Sempat Tuai Polemik

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, satu per satu area negara itu tanpa perantara bisa langsung daftar ke platform prakerja, dan bantuan diberikan tanpa perantara," katanya.

Adapun OVO merupakan salah satu partner dalam penyaluran insentif Kartu Prakerja, di samping ada pula Gopay, LinkAjka, dan BNI. OVO sendiri telah berkontribusi 34 persen dalam pencairan insentif Kartu Prakerja.

"Kami sudah distribusikan ke 1,3 juta peserta di seluruh Idnoensia, dan jumlahnya mungkin sudah hampir Rp 1,5 triliun," kata Karaniya.

Seperti diketahui, peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.

Rinciannya, Rp 1 juta digunakan untuk pelatihan dan tidak bisa dicairkan, kemudian insentif senilai Rp 2,55 juta.

Insentif tersebut merupakan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 600.000 yang akan dikirim setiap bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei, sehingga totalnya Rp 150.000 per peserta.