Mentan: Distributor Jangan Main-main dengan Pupuk Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengimbau agar para distributor mengawal dan mempermudah akses petani mendapatkan pupuk bersubsidi di kios meskipun belum memiliki Kartu Tani.

"Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman, tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi Covid-19 ini," kata Mentan, seperti diwartakan Antara, Rabu (21/10/2020).

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani.

Baca juga: Dengan Cara Ini, Kementan Perbaiki Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah menyetujui tambahan pupuk bersubsidi sebanyak 1 juta ton atau senilai Rp3,14 triliun.

Karena itu, Mentan Syahrul mengajak para distributor mendeteksi distribusi pupuk bersubsidi mulai dari area Lini I, distribusi pada agen pupuk, dan hingga tingkat kios.

Bahkan distributor juga harus mengatur dan menyalurkan pupuk sesuai dengan SOP yang ditentukan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang sudah ditetapkan.

"Untuk saat ini Kartu Tani tidak diwajibkan bagi petani yang belum memilikinya, namun tahun depan Kartu Tani ini sudah bisa diakses. Saat ini kebutuhan pupuk dalam 3 bulan ke depan harus dipenuhi," kata Syahrul.

Baca juga: Lewat e-RDKK, Kementan Minimalisir Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Eddy menambahkan pihaknya bersama PT Pupuk Indonesia, dinas pertanian provinsi dan kabupaten, serta distributor menyelenggarakan rapat monitoring dan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi.

Tambahan pupuk bersubsidi 1 juta ton, kata dia, sudah dialokasikan ke semua provinsi.

"Dengan tambahan ini, kita harapkan tidak ada masalah. Pupuk yang sudah berjumlah 7,9 juta ton itu kita harapkan segera didistribusikan ke lini III distributor dan ke kios, sehingga pupuk untuk musim tanam II bisa terpenuhi," kata Sarwo.

Berdasarkan kesepakatan KPK, DPR RI, dan Kementan, petani yang belum pemegang Kartu Tani tetap harus dilayani mendapat pupuk bersubsidi dengan pencatatan khusus hingga akhir Desember 2020.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhammad Hatta menambahkan pemerintah mengatur ketat pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan alokasi yang didasarkan pada data e-RDKK yang disusun kelompok tani.

Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi.

"Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya," kata Hatta.

Baca juga: Alasan Kementan Soal Penyebab Langkanya Pupuk Subsidi

Adapun Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal menyampaikan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk menjaga stok pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Dikatakan Gusrizal, dalam upaya memperkuat pengawasan pengendalian stok, Pupuk Indonesia telah mengembangkan Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi Niaga).

Selain itu, perseroan juga tengah membangun aplikasi DPCS (Distribution Planning and Control System) untuk monitoring stok dan posisi barang dalam pengiriman mulai dari lini 2 sampai dengan lini 4 (kios) secara realtime.

Perseroan mencatat, sampai dengan 11 Oktober 2020, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 471.315 ton pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan, atau setara dengan 75 persen dari alokasi.

Baca juga: Kementan Terus Tambah Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi

Di Sulsel, Perseroan juga telah menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 102.969 ton, terdiri dari Urea 49.984 ton, NPK 29.951 ton, SP-36 9.741 ton, ZA 8.910 ton, dan Organik 4.383 ton.

"Pupuk Indonesia sebagai pemegang amanah dalam penyaluran, selalu berkomitmen untuk menjaga stok dan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi," kata Gusrizal.