BI Dorong Pemda Optimalkan Transaksi Elektronik untuk Genjot Pendapatan Daerah

Kompas.com - 22/10/2020, 07:25 WIB
Ilustrasi fintech www.thinkstockphotos.comIlustrasi fintech

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mendorong Pemerintah Daerah ( Pemda) untuk mengadopsi elektronifikasi transaksi (e-government).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, elektronifikasi diperlukan untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan daerah, baik dari sisi pajak maupun retribusi daerah.

"Kami dukung program elektronifikasi transaksi pemda untuk optimalisasi anggaran pembangunan daerah. Sekarang 48,8 persen pajak daerah dan 17,8 persen retribusi sudah tersambung dengan sistem elektronifikasi," kata Perry dalam Seminar Nasional HUT Partai Golkar, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Perry menyebut, elektronifikasi ini merupakan salah satu cara pemerintah mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Adapun hingga kini tercatat sudah ada 542 Pemda di 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten yang mengadopsi elektronifikasi transaksi.

"Memang saat ini tahapannya ada yang masih tahap awal, yaitu menggunakan cash management system. Tapi ada juga yang menggunakan transaksi online untuk pajak dan retribusi," sebutnya.

Selain e-government, pihaknya juga mendukung pemerintah mengelektronifikasi penyaluran bantuan sosial (Bansos). Pasalnya penyaluran bansos secara digital ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan lebih cepat.

Tercatat, sudah ada beberapa program bansos yang penyalurannya menggunakan sistem elektronifikasi, antara lain program Keluarga Harapan (PKH) Rp 37,4 triliun untuk 10 juta KPM dan program sembako Rp 43,6 triliun untuk 20 Juta KPM.

Baca juga: Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

"Tentu saja ini sinergi yang erat, sinergi kami dengan K/L dan didukung oleh perbankan maupun fintech," papar Perry.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, realisasi program pemerintah seperti penyaluran bansos menggunakan sistem elektronifikasi sangat membantu digitalisasi sektor keuangan.

Melalui sistem digital, verifikasi data masyarakat calon penerima manfaat aneka bansos tak perlu memakan waktu lama. Akurasi pun bisa lebih tinggi dibanding tanpa menggunakan sistem digital.

"Kalau konvensional perlu akurasi dan perlu verifikasi yang membutuhkan waktu lama. (Digitalisasi) tentunya akan lebih memudahkan bagi kita semua. Inilah yang sebenarnya ke depan akan kita percepat dan kita dorong," pungkas Wimboh.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

Whats New
Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Whats New
Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Whats New
Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Rilis
Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X