BI Dorong Pemda Optimalkan Transaksi Elektronik untuk Genjot Pendapatan Daerah

Kompas.com - 22/10/2020, 07:25 WIB
Ilustrasi fintech www.thinkstockphotos.comIlustrasi fintech

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mendorong Pemerintah Daerah ( Pemda) untuk mengadopsi elektronifikasi transaksi (e-government).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, elektronifikasi diperlukan untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan daerah, baik dari sisi pajak maupun retribusi daerah.

"Kami dukung program elektronifikasi transaksi pemda untuk optimalisasi anggaran pembangunan daerah. Sekarang 48,8 persen pajak daerah dan 17,8 persen retribusi sudah tersambung dengan sistem elektronifikasi," kata Perry dalam Seminar Nasional HUT Partai Golkar, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Perry menyebut, elektronifikasi ini merupakan salah satu cara pemerintah mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Adapun hingga kini tercatat sudah ada 542 Pemda di 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten yang mengadopsi elektronifikasi transaksi.

"Memang saat ini tahapannya ada yang masih tahap awal, yaitu menggunakan cash management system. Tapi ada juga yang menggunakan transaksi online untuk pajak dan retribusi," sebutnya.

Selain e-government, pihaknya juga mendukung pemerintah mengelektronifikasi penyaluran bantuan sosial (Bansos). Pasalnya penyaluran bansos secara digital ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan lebih cepat.

Tercatat, sudah ada beberapa program bansos yang penyalurannya menggunakan sistem elektronifikasi, antara lain program Keluarga Harapan (PKH) Rp 37,4 triliun untuk 10 juta KPM dan program sembako Rp 43,6 triliun untuk 20 Juta KPM.

Baca juga: Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

"Tentu saja ini sinergi yang erat, sinergi kami dengan K/L dan didukung oleh perbankan maupun fintech," papar Perry.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, realisasi program pemerintah seperti penyaluran bansos menggunakan sistem elektronifikasi sangat membantu digitalisasi sektor keuangan.

Melalui sistem digital, verifikasi data masyarakat calon penerima manfaat aneka bansos tak perlu memakan waktu lama. Akurasi pun bisa lebih tinggi dibanding tanpa menggunakan sistem digital.

"Kalau konvensional perlu akurasi dan perlu verifikasi yang membutuhkan waktu lama. (Digitalisasi) tentunya akan lebih memudahkan bagi kita semua. Inilah yang sebenarnya ke depan akan kita percepat dan kita dorong," pungkas Wimboh.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Whats New
2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X