Survei: 75 Persen Masyarakat Yakin Ekonomi Membaik 6 Bulan ke Depan

Kompas.com - 22/10/2020, 15:33 WIB
ilustrasi ekonomi mikro shutterstock.comilustrasi ekonomi mikro

JAKARTA, KOMPAS.com - Keyakinan masyarakat Indonesia tentang perbaikan ekonomi dalam enam bulan ke depan merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ini berdasarkan survei yang dilakukan perusahaan riset Ipsos.

Dalam survei itu ditemukan, sebanyak 75 persen masyarakat Indonesia optimistis adanya perbaikan ekonomi dalam enam bulan ke depan. Di bawahnya menyusul Vietnam yakni 54 persen dan Filipina 50 persen.

Adapun mayoritas masyarakat Singapura justru merasa pesimis dan hanya 28 persen yang berharap perekonomian dalam negeri mereka akan meningkat.

Baca juga: Luhut Yakin Ekonomi Indonesia Tahun Depan Tumbuh 5 Persen

Managing Director Ipsos di Indonesia, Soeprapto Tan menyatakan, melihat perkembangan hasil survei gelombang kedua yang dilakukan pihaknya untuk kawasan Asia Tenggara, mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki optimis yang tinggi akan adanya perbaikan ekonomi domestik di Indonesia secara keseluruhan.

Terlebih jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

"Perlu kami tekankan bahwa ketika survei gelombang kedua ini dilakukan, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dan pusat mayoritas aktivitas bisnis, sedang dalam status penerapan PSBB ketat kedua," kata Soeprapto dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Ia menjelaskan, bila dilihat dari hasil survei yang ada, penerapan PSBB ini tidak berpengaruh secara signifikan pada optimisme masyarakat terhadap situasi kondisi ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

"Kita berharap optimisme ini bisa menjadi momentum dan referensi untuk pemerintah pusat maupun provinsi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2020, tentunya dengan berbagai stimulus ekonomi yang sedang ataupun akan dijalankan sebagai upaya pemerintah terlepas dari ancaman resesi," tuturnya.

Dalam hasil survei gelombang kedua ini, dalam enam bulan ke depan, 60 persen masyarakat Indonesia berpendapat pemerintah harus tetap fokus dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19.

Adapun 16 persen dari mereka berpendapat lebih penting pemerintah untuk tetap menyediakan bantuan atau stimulus ekonomi terhadap pendapatan.

 

Kemudian, 13 persen masyarakat mengaku lebih penting pemerintah fokus dalam melindungi pekerjaan masyarakat dan 11 persen berfokus pada masalah menjaga stabilitas harga barang.

Apabila dibandingkan tiga bulan lalu, 48 persen masyarakat Indonesia tidak merasa yakin terhadap keamanan pekerjaan mereka, kerabat, ataupun orang terdekat mereka.

Sehingga, apabila kasus Covid-19 kembali terjadi di masa depan, 91 persen masyarakat Indonesia mengaku khawatir bahkan sangat, pemerintah akan kembali menerapkan larangan ketat yang akan memengaruhi pendapatan mereka.

Baca juga: BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

Survei tersebut dilakukan secara online pada 18 hingga 22 September 2020. Survei gelombang kedua ini meliputi negara-negara Asia Tenggara,yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Sampel yang digunakan dalam survei ini adalah 500 warga Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Kriteria responden berdasarkan pada usia, jenis kelamin, dan status pernikahan digunakan untuk memastikan sampel tersebut mencakup distribusi populasi secara keseluruhan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metodologi online. Hasil yang didapat akurat hingga kurang lebih 3,5 persen terhadap pandangan dan perspektif seluruh warga Indonesia berusia mulai 18 tahun ke atas (95 persen kepercayaan interval).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Whats New
Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X