Mendagri: Kalau Distribusi Bermasalah, Bisa Jadi karena Mafia Pangan

Kompas.com - 22/10/2020, 18:30 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan adanya peran mafia pangan di tengah naiknya harga-harga pangan terutama sembako.

Pemerintah sebenarnya telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang bekerja sama dengan Satgas Pangan di masing-masing daerah untuk mengendalikan harga pangan.

Harapannya, bila ada bahan pangan yang mengalami kenaikan, maka harga bisa diketahui penyebabnya lantaran kekurangan pasokan atau karena masalah distribusi.

"Kalau supply kurang, tinggal minta daerah lain atau pusat dari impor. Kalau seandaninya yang bermasalah distribusi, bisa terjadi karena ada mafia pangan," ujar Tito ketika memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 dalam video conference, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jadi Salah Satu Wanita Paling Berpengaruh Dunia, Ini Kata Bos Pertamina

"Mereka menumpuk barang agar langka, begitu langka harga naik lalu mereka lempar harganya," sambung dia.

Tito pun meminta agar setiap kepala daerah bersama-sama menjaga stabilitas harga pangan. Hal itu diperlukan lantaran kondisi pandemi menyebabkan tekanan terhadap masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan kerja sama perdagangan komoditas antar daerah. Sebab setiap daerah di Indonesia memiliki komoditas andalan yang berbeda.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Hanya Tanggung Airport Tax di 13 Bandara

Dengan demikian, setiap daerah diharapkan bisa mendapatkan setiap komoditas sesuai dengan kebutuhan. Kasus kelebihan pasokan pun dinilai tidak akan terjadi dan harga pangan juga jadi lebih terkendali.

"Daerah yang punya produk berlebihan di bidang A bisa kerja sama dengan produk lain yang dibutuhkan oleh mereka. Itu kita dorong kerja sama antar daerah," kata Tito.

"Jangan janya menadah tangan untuk meminta bantuan dari pusat," sambungnya.

Baca juga: Survei: 75 Persen Masyarakat Yakin Ekonomi Membaik 6 Bulan ke Depan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Whats New
Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Smartpreneur
Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Whats New
Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Whats New
Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Whats New
Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Spend Smart
Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi 'Trending Topic' di Twitter, Ada Apa?

Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi "Trending Topic" di Twitter, Ada Apa?

Whats New
Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Whats New
Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Whats New
Belum Semua Masyarakat Melek Digital, BRI Kembangkan Layanan Hybrid Bank

Belum Semua Masyarakat Melek Digital, BRI Kembangkan Layanan Hybrid Bank

Rilis
Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 4 Persen Sepanjang 2021

Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 4 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Untuk Pemula, Ini Cara Belanja di Shopee dengan Mudah

Untuk Pemula, Ini Cara Belanja di Shopee dengan Mudah

Spend Smart
Fokus Buka Toko 'Offline', MR DIY Kini Miliki 327 Gerai di Indonesia

Fokus Buka Toko "Offline", MR DIY Kini Miliki 327 Gerai di Indonesia

Whats New
Naik Lagi, Anggaran PEN 2022 Tembus Rp 455,6 Triliun

Naik Lagi, Anggaran PEN 2022 Tembus Rp 455,6 Triliun

Whats New
Tips Belanja Pintar dan Hemat ala Prita Ghozie

Tips Belanja Pintar dan Hemat ala Prita Ghozie

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.