Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kalau Distribusi Bermasalah, Bisa Jadi karena Mafia Pangan

Kompas.com - 22/10/2020, 18:30 WIB
Mutia Fauzia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan adanya peran mafia pangan di tengah naiknya harga-harga pangan terutama sembako.

Pemerintah sebenarnya telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang bekerja sama dengan Satgas Pangan di masing-masing daerah untuk mengendalikan harga pangan.

Harapannya, bila ada bahan pangan yang mengalami kenaikan, maka harga bisa diketahui penyebabnya lantaran kekurangan pasokan atau karena masalah distribusi.

"Kalau supply kurang, tinggal minta daerah lain atau pusat dari impor. Kalau seandaninya yang bermasalah distribusi, bisa terjadi karena ada mafia pangan," ujar Tito ketika memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 dalam video conference, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jadi Salah Satu Wanita Paling Berpengaruh Dunia, Ini Kata Bos Pertamina

"Mereka menumpuk barang agar langka, begitu langka harga naik lalu mereka lempar harganya," sambung dia.

Tito pun meminta agar setiap kepala daerah bersama-sama menjaga stabilitas harga pangan. Hal itu diperlukan lantaran kondisi pandemi menyebabkan tekanan terhadap masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan kerja sama perdagangan komoditas antar daerah. Sebab setiap daerah di Indonesia memiliki komoditas andalan yang berbeda.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Hanya Tanggung Airport Tax di 13 Bandara

Dengan demikian, setiap daerah diharapkan bisa mendapatkan setiap komoditas sesuai dengan kebutuhan. Kasus kelebihan pasokan pun dinilai tidak akan terjadi dan harga pangan juga jadi lebih terkendali.

"Daerah yang punya produk berlebihan di bidang A bisa kerja sama dengan produk lain yang dibutuhkan oleh mereka. Itu kita dorong kerja sama antar daerah," kata Tito.

"Jangan janya menadah tangan untuk meminta bantuan dari pusat," sambungnya.

Baca juga: Survei: 75 Persen Masyarakat Yakin Ekonomi Membaik 6 Bulan ke Depan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Whats New
IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Whats New
Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Whats New
Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Whats New
Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Whats New
Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Whats New
OJK: Premi Asuransi 'Unitlink' Masih Alami Kontraksi

OJK: Premi Asuransi "Unitlink" Masih Alami Kontraksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

Whats New
Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Whats New
Mengenal Jenis-jenis Aset dan Contohnya

Mengenal Jenis-jenis Aset dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Virtual Account BCA via Internet Banking

Cara Bayar Virtual Account BCA via Internet Banking

Spend Smart
Simak Cara Beli Tiket Jakarta Fair 2024 secara Online

Simak Cara Beli Tiket Jakarta Fair 2024 secara Online

Spend Smart
Ragam Langkah Ajinomoto untuk Ciptakan Bisnis yang Ramah Lingkungan

Ragam Langkah Ajinomoto untuk Ciptakan Bisnis yang Ramah Lingkungan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com