Mendagri: Kalau Distribusi Bermasalah, Bisa Jadi karena Mafia Pangan

Kompas.com - 22/10/2020, 18:30 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan adanya peran mafia pangan di tengah naiknya harga-harga pangan terutama sembako.

Pemerintah sebenarnya telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang bekerja sama dengan Satgas Pangan di masing-masing daerah untuk mengendalikan harga pangan.

Harapannya, bila ada bahan pangan yang mengalami kenaikan, maka harga bisa diketahui penyebabnya lantaran kekurangan pasokan atau karena masalah distribusi.

"Kalau supply kurang, tinggal minta daerah lain atau pusat dari impor. Kalau seandaninya yang bermasalah distribusi, bisa terjadi karena ada mafia pangan," ujar Tito ketika memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 dalam video conference, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jadi Salah Satu Wanita Paling Berpengaruh Dunia, Ini Kata Bos Pertamina

"Mereka menumpuk barang agar langka, begitu langka harga naik lalu mereka lempar harganya," sambung dia.

Tito pun meminta agar setiap kepala daerah bersama-sama menjaga stabilitas harga pangan. Hal itu diperlukan lantaran kondisi pandemi menyebabkan tekanan terhadap masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan kerja sama perdagangan komoditas antar daerah. Sebab setiap daerah di Indonesia memiliki komoditas andalan yang berbeda.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Hanya Tanggung Airport Tax di 13 Bandara

Dengan demikian, setiap daerah diharapkan bisa mendapatkan setiap komoditas sesuai dengan kebutuhan. Kasus kelebihan pasokan pun dinilai tidak akan terjadi dan harga pangan juga jadi lebih terkendali.

"Daerah yang punya produk berlebihan di bidang A bisa kerja sama dengan produk lain yang dibutuhkan oleh mereka. Itu kita dorong kerja sama antar daerah," kata Tito.

"Jangan janya menadah tangan untuk meminta bantuan dari pusat," sambungnya.

Baca juga: Survei: 75 Persen Masyarakat Yakin Ekonomi Membaik 6 Bulan ke Depan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X