Kompas.com - 22/10/2020, 19:43 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti banyaknya anggaran yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Padahal tahun anggaran 2020 bakal segera berakhir. Hal serupa sebelumnya juga sempat ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu yang lalu.

Tito pun mengingatkan kepala daerah untuk segera menggunakan anggaran yang sudah disalurkan ke daerah. Tujuannya, agar perekonomian daerah terdongkrak dan turut membantu kinerja perekonomian nasional.

"Nah ini mohon rekan-rekan kepala daerah tidak cari aman, tapi bagaimana betul-betul dana yang ada itu dibuat program-program yang betul-betul diperlukan dalam rangka krisis pandemi ini, dalam rangka pemulihan ekonomi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Saran Menhub: Libur di Rumah Pilihan Tepat

Tito mengatakan, hingga pertengahan Oktober 2020, dana daerah yang mengendap di perbankan masih sebesar Rp 252,78 triliun. Ia mengatakan, seharusnya anggaran tersebut bisa digelontorkan untuk membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Ia merinci, anggaran yang tersimpan di bank tersebut terdiri dari anggaran seluruh provinsi di Indonesia sebesar Rp 76,78 triliun dan dana kabupaten/kota tercatat Rp 167,13 triliun. Semuanya tercatat disimpan dalam tabungan deposito.

"Semua disimpannya dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar untuk masyarakat," kata dia.

Oleh karenanya, ia mengingatkan semua kepala daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur agar bisa segera menggunakan anggaran tersebut untuk membantu masyarakat di daerahnya. Ia mengatakan, semua kepala daerah ini memiliki waktu 2 bulan untuk merealisasikan anggaran tersebut.

"Nah untuk itu rekan-rekan, saya mohon kiranya dalam waktu yang masih kurang 2 bulan ini (gunakan anggarannya). Dari kami di Kemendagri, kami akan lakukan evaluasi mingguan. Kami akan melihat mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah, akan kita dorong," tegasnya.

Baca juga: Mendagri: Kalau Distribusi Bermasalah, Bisa Jadi karena Mafia Pangan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

BrandzView
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Work Smart
BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.