Mendagri: Mohon Kepala Daerah Tidak Cari Aman...

Kompas.com - 22/10/2020, 19:43 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti banyaknya anggaran yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Padahal tahun anggaran 2020 bakal segera berakhir. Hal serupa sebelumnya juga sempat ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu yang lalu.

Tito pun mengingatkan kepala daerah untuk segera menggunakan anggaran yang sudah disalurkan ke daerah. Tujuannya, agar perekonomian daerah terdongkrak dan turut membantu kinerja perekonomian nasional.

"Nah ini mohon rekan-rekan kepala daerah tidak cari aman, tapi bagaimana betul-betul dana yang ada itu dibuat program-program yang betul-betul diperlukan dalam rangka krisis pandemi ini, dalam rangka pemulihan ekonomi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Saran Menhub: Libur di Rumah Pilihan Tepat

Tito mengatakan, hingga pertengahan Oktober 2020, dana daerah yang mengendap di perbankan masih sebesar Rp 252,78 triliun. Ia mengatakan, seharusnya anggaran tersebut bisa digelontorkan untuk membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Ia merinci, anggaran yang tersimpan di bank tersebut terdiri dari anggaran seluruh provinsi di Indonesia sebesar Rp 76,78 triliun dan dana kabupaten/kota tercatat Rp 167,13 triliun. Semuanya tercatat disimpan dalam tabungan deposito.

"Semua disimpannya dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar untuk masyarakat," kata dia.

Oleh karenanya, ia mengingatkan semua kepala daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur agar bisa segera menggunakan anggaran tersebut untuk membantu masyarakat di daerahnya. Ia mengatakan, semua kepala daerah ini memiliki waktu 2 bulan untuk merealisasikan anggaran tersebut.

"Nah untuk itu rekan-rekan, saya mohon kiranya dalam waktu yang masih kurang 2 bulan ini (gunakan anggarannya). Dari kami di Kemendagri, kami akan lakukan evaluasi mingguan. Kami akan melihat mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah, akan kita dorong," tegasnya.

Baca juga: Mendagri: Kalau Distribusi Bermasalah, Bisa Jadi karena Mafia Pangan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

Smartpreneur
November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

Rilis
Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Whats New
Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Smartpreneur
Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Earn Smart
[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

Whats New
Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Whats New
Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Work Smart
Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Whats New
Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Whats New
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Whats New
Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X