Mendagri: Mohon Kepala Daerah Tidak Cari Aman...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti banyaknya anggaran yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Padahal tahun anggaran 2020 bakal segera berakhir. Hal serupa sebelumnya juga sempat ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu yang lalu.

Tito pun mengingatkan kepala daerah untuk segera menggunakan anggaran yang sudah disalurkan ke daerah. Tujuannya, agar perekonomian daerah terdongkrak dan turut membantu kinerja perekonomian nasional.

"Nah ini mohon rekan-rekan kepala daerah tidak cari aman, tapi bagaimana betul-betul dana yang ada itu dibuat program-program yang betul-betul diperlukan dalam rangka krisis pandemi ini, dalam rangka pemulihan ekonomi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Saran Menhub: Libur di Rumah Pilihan Tepat

Tito mengatakan, hingga pertengahan Oktober 2020, dana daerah yang mengendap di perbankan masih sebesar Rp 252,78 triliun. Ia mengatakan, seharusnya anggaran tersebut bisa digelontorkan untuk membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Ia merinci, anggaran yang tersimpan di bank tersebut terdiri dari anggaran seluruh provinsi di Indonesia sebesar Rp 76,78 triliun dan dana kabupaten/kota tercatat Rp 167,13 triliun. Semuanya tercatat disimpan dalam tabungan deposito.

"Semua disimpannya dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar untuk masyarakat," kata dia.

Oleh karenanya, ia mengingatkan semua kepala daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur agar bisa segera menggunakan anggaran tersebut untuk membantu masyarakat di daerahnya. Ia mengatakan, semua kepala daerah ini memiliki waktu 2 bulan untuk merealisasikan anggaran tersebut.

"Nah untuk itu rekan-rekan, saya mohon kiranya dalam waktu yang masih kurang 2 bulan ini (gunakan anggarannya). Dari kami di Kemendagri, kami akan lakukan evaluasi mingguan. Kami akan melihat mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah, akan kita dorong," tegasnya.

Baca juga: Mendagri: Kalau Distribusi Bermasalah, Bisa Jadi karena Mafia Pangan