Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Mohon Kepala Daerah Tidak Cari Aman...

Kompas.com - 22/10/2020, 19:43 WIB
Mutia Fauzia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti banyaknya anggaran yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Padahal tahun anggaran 2020 bakal segera berakhir. Hal serupa sebelumnya juga sempat ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu yang lalu.

Tito pun mengingatkan kepala daerah untuk segera menggunakan anggaran yang sudah disalurkan ke daerah. Tujuannya, agar perekonomian daerah terdongkrak dan turut membantu kinerja perekonomian nasional.

"Nah ini mohon rekan-rekan kepala daerah tidak cari aman, tapi bagaimana betul-betul dana yang ada itu dibuat program-program yang betul-betul diperlukan dalam rangka krisis pandemi ini, dalam rangka pemulihan ekonomi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Saran Menhub: Libur di Rumah Pilihan Tepat

Tito mengatakan, hingga pertengahan Oktober 2020, dana daerah yang mengendap di perbankan masih sebesar Rp 252,78 triliun. Ia mengatakan, seharusnya anggaran tersebut bisa digelontorkan untuk membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Ia merinci, anggaran yang tersimpan di bank tersebut terdiri dari anggaran seluruh provinsi di Indonesia sebesar Rp 76,78 triliun dan dana kabupaten/kota tercatat Rp 167,13 triliun. Semuanya tercatat disimpan dalam tabungan deposito.

"Semua disimpannya dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar untuk masyarakat," kata dia.

Oleh karenanya, ia mengingatkan semua kepala daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur agar bisa segera menggunakan anggaran tersebut untuk membantu masyarakat di daerahnya. Ia mengatakan, semua kepala daerah ini memiliki waktu 2 bulan untuk merealisasikan anggaran tersebut.

"Nah untuk itu rekan-rekan, saya mohon kiranya dalam waktu yang masih kurang 2 bulan ini (gunakan anggarannya). Dari kami di Kemendagri, kami akan lakukan evaluasi mingguan. Kami akan melihat mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah, akan kita dorong," tegasnya.

Baca juga: Mendagri: Kalau Distribusi Bermasalah, Bisa Jadi karena Mafia Pangan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan 'Malaysia First'

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan "Malaysia First"

Whats New
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Whats New
Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Whats New
'Food Estate' dan 'Contract Farming' Jauh dari Kedaulatan Pangan

"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan

Whats New
Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Whats New
BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

Whats New
China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

Whats New
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Whats New
3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

Whats New
Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Whats New
Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Whats New
Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Whats New
16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Whats New
Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com