BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kompas.com - 23/10/2020, 11:22 WIB
Anissa DW,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Program Kartu Prakerja sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Sepanjang pelaksanaannya, program yang dimulai pada April 2020 ini telah mendapat respons positif dari masyarakat.

Hal tersebut terbukti dari tingginya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta. Total pendaftar program Kartu Prakerja per 8 Oktober 2020 mencapai 35,1 juta orang dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jumlah peserta tersebut terbagi ke dalam 10 gelombang pendaftaran.

Dari total pendaftar tersebut, jumlah peserta yang lolos seleksi dan diterima untuk mengikuti program hanya berjumlah 5,59 juta orang.

Di tengah pandemi Covid-19, Kartu Prakerja menjadi salah satu program pemerintah untuk mendorong ekonomi masyarakat. Program ini diprioritaskan untuk membantu WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang menempuh pendidikan formal, pekerja yang mengalami pemutusan hak, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja sektor informal yang usahanya terdampak pandemi.

Program terobosan Komisi Cipta Kerja itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi kerja (skilling), peningkatan kompetensi (upskilling), dan alih kompetensi (reskilling) lewat serangkaian pelatihan.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, penguatan kompetensi SDM menjadi kunci utama daya saing bangsa di kancah global.

"Program ini juga menjadi pelengkap pendidikan formal dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat Covid-19," ujar Denni, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (20/8/2020).

Karena itulah, menurut Denni, pemerintah membutuhkan sinergi dengan pihak-pihak swasta dan segenap ekosistem terkait demi mendukung efektivitas pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Denni menambahkan, keterlibatan pihak swasta itu dibutuhkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tuntutan zaman dan mendukung proses registrasi serta penyaluran dana dengan mudah dan aman.

Mitra platform digital

Dalam pelaksanaannya, program Kartu Prakerja memberikan berbagai jenis pelatihan yang merupakan kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta. Saat ini, terdapat tujuh platform digital yang menjadi mitra pemerintah.

Ketujuh platform tersebut merupakan mitra yang berkolaborasi dengan pemerintah lewat perjanjian kerja sama untuk menyediakan pelatihan online.

Adapun ketujuh mitra platform digital itu adalah Tokopedia, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker).

Berdasarkan data Komite Cipta Kerja per Oktober 2020, terdapat 1.218 jenis pelatihan online dari 128 lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan tujuh platform digital tersebut. Dengan begitu, peserta bisa memilih pelatihan, membandingkan harga, membaca silabus, pengajar, dan durasi pelatihan sesuai minat atau kebutuhan.

Masing-masing mitra platform digital menyediakan berbagai pilihan kategori pelatihan. Misalnya, platform Tokopedia yang menyediakan pelatihan dalam kategori bisnis, bahasa, pengembangan diri, tata boga, fotografi, hingga kecantikan.

Kemudian ada Sisnaker dari Kemnaker memberikan pelatihan kelas akuntansi dasar, mendesain web, marketing sosial media, tata rias, hingga bahasa asing.

Mitra pembayaran

Tak hanya pelatihan untuk meningkatkan skill, peserta Kartu Prakerja juga akan mendapatkan dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp3.550.000 yang dikirimkan secara bertahap lewat platform digital.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menjelaskan, dana tersebut disalurkan secara digital agar prosesnya lebih efisien dan transparan, mengingat peserta program Kartu Prakerja berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Semua orang dari Sabang sampai Merauke tidak ada satu pun terlewati dari penerima. Karena pandemi mengurangi mobilitas, jadi kita dipaksa go digital sekaligus membuat program lebih efisien," jelas Rudy, diberitakan Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Menurut Rudy, sebanyak 75 persen peserta Kartu Prakerja lebih memilih penyaluran insentif melalui dompet digital (e-wallet). Bahkan, peserta yang tadinya tidak menggunakan rekening bank dan dompet digital kini memiliki keduanya.

Untuk itu, pemerintah menggandeng beberapa aplikasi dompet digital guna menyalurkan dana insentif tersebut. Hingga saat ini, terdapat lima platform yang menjadi mitra pembayaran resmi Kartu Prakerja, yakni OVO, Link Aja, BNI, GoPay, dan DANA.

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.ANTARA FOTO/Moch Asim Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Sinergi dengan pemda

Selain menjalin kerja sama dengan pihak-pihak swasta, pemerintah pusat pun memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) demi menyukseskan pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemda diharapkan dapat ikut menyosialisasikan program Kartu Prakerja kepada seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dan menyinergikan program tersebut dengan program pemda lain.

Tak hanya itu, melansir kominfo.go.id, pemda juga diimbau dapat memberikan fasilitas untuk masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, dan penyandang disabilitas agar mereka dapat mendaftar serta mengikuti pelatihan secara online.

Kemudian, dengan adanya ketentuan pendaftaran baru secara luring (offline), pemda juga diminta untuk turut aktif membantu masyarakat di daerah dalam pendaftaran melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Untuk memperbaiki pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada tahun pertama pelaksanaannya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari berkunjung ke Maluku Utara dan Papua.

Dua daerah itu termasuk tiga besar provinsi dengan tingkat kepesertaan paling minim di antara 5.597.179 penerima Kartu Prakerja di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, dari total 5,5 juta penerima manfaat Kartu Prakerja, Maluku Utara "hanya" menjaring 13.500 penerima. Jumlah itu menempatkan Maluku Utara di posisi ketiga di bawah Papua Barat (6.600 penerima Kartu Prakerja) dan Papua (10.500 penerima Kartu Prakerja). Sementara itu, Kalimantan Utara ada di posisi keempat dengan menggaet 27.300 penerima Kartu Prakerja.

“Kami berharap pada 2021 mendatang, Kartu Prakerja bisa menarik lebih banyak peminat dari 8 kabupaten dan 2 kota yang ada di provinsi Maluku Utara. Sebab, potensi angkatan kerja di provinsi kepulauan ini sangat besar untuk menggerakkan ekonomi daerah,” kata Denni di depan para kepala dinas tenaga kerja se-Maluku Utara di Ternate, Senin (19/10/2020).

Dengan seluruh sinergi dan kolaborasi lintas sektoral itu, tujuan dan manfaat program Kartu Prakerja yang dicita-citakan dapat terpenuhi dan bisa membantu semakin banyak masyarakat Indonesia.


komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com