Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Kompas.com - 23/10/2020, 13:07 WIB
Ilustrasi UMKM shutterstock.comIlustrasi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 jangan sampai membuat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM) terpuruk.  UMKM harus bisa bertahan di tengah situasi yang tidak pasti, sambil mencoba lambat laun untuk bisa naik kelas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana mengatakan, setidaknya ada 3 masalah yang harus diselesaikan agar UMKM bisa naik kelas, yakni minimnya pusat data (database), kemampuan bersinergi, dan keterkaitan (linkage) yang menyulitkan UMKM di Tanah Air untuk bangkit dan naik kelas di tengah krisis akibat pandemi.

"Jika ada database akan mudah melihat mana saja pelaku UMKM yang sudah naik kelas, jalan di tempat, dan sudah dibantu. Semua info ada di sana dan bisa diakses secara terbuka. Pada akhirnya ini bisa digunakan sebagai alat membantu UMKM sesuai sektor masing-masing," ujarnya mengutip siaran persnya, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Apa Benar Pendaftaran BLT UMKM Rp 2,4 Juta Bisa Secara Online?

Menurut dia, seharusnya ada data komprehensif untuk bisa dibaca siapapun baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Lalu masalah yang kedua adalah seluruh pemangku kepentingan harus mampu bersinergi lebih kuat dalam membantu UMKM. Sinergi dibutuhkan karena saat ini ada puluhan instansi negara dan daerah yang memiliki kewenangan mengurus UMKM.

Ina berpendapat, banyaknya instansi yang terlibat dalam pengembangan UMKM harus diimbangi dengan kejelasan pembagian tugas di antara mereka.

Pembagian peran tersebut bisa meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih program dan penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM.

Sinergi antar instansi juga dipercaya menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kualitas produk UMKM Indonesia. Menurut Ina, percuma jika digitalisasi sudah dilakukan pelaku UMKM tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas produk mereka.

“Kalau produknya tidak berdaya saing dan tidak disukai kan pada akhirnya tidak terpakai juga. Jadi pembinaan itu harus betul-betul dilakukan agar UMKM ini naik kelas," ucapnya.

"Harus dideklarasikan bagaimana caranya agar mereka naik kelas? Perlu dilihat juga produk-produk yang dijual UMKM ini buatan dalam negeri atau impor? Jadi ketika ada bantuan, mungkin bisa dibedakan insentif untuk UMKM yang produktif dengan UMKM yang hanya menjual barang-barang impor,” tambah dia.

Baca juga: Menkop Sebut UMKM Pangan Perlu Korporatisasi

Masalah ketiga yang harus diselesaikan adalah minimnya keterkaitan (linkage) antara UMKM dan pemerintah atau pelaku industri besar.

Eks Komisaris Utama PT Pegadaian (Persero) ini menyebut, pembangunan jaringan atau link antara UMKM dan pemerintah serta pelaku usaha besar harus dilakukan untuk membantu penyerapan produk pelaku usaha kecil dan mikro.

“UMKM sekarang sulit menjual barang karena orang-orang menahan beli barang, dan daya beli masyarakat turun. Karena itu, sekarang bisa menjadi momentum untuk mengupayakan agar produk UMKM dibantu link-nya oleh pemerintah. Linkage (UMKM dan industri besar) ini masih kecil di Indonesia, baru sekitar 6 persen. Sementara di Malaysia saja sudah 40 persen,” katanya.

Di sisi lain, Ina juga menyoroti masih besarnya pekerjaan rumah Indonesia agar bisa mendorong pelaku UMKM yang mayoritas di sektor informal agar menjadi formal. Dia bilang, formalisasi usaha ini dipercaya bisa memberikan kepastian hukum, pendanaan, perluasan pasar, dan peningkatan kualitas produk UMKM.

Baca juga: Mau Daftar BLT UMKM Gelombang 2? Ini Data yang Harus Dibawa



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Whats New
Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Whats New
Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Smartpreneur
Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Earn Smart
KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

Whats New
UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

Smartpreneur
Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Whats New
Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Whats New
Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Rilis
[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pegawai DJP Tersangkut Kasus Suap, Angota Komisi XI DPR Sentil Sri Mulyani

Pegawai DJP Tersangkut Kasus Suap, Angota Komisi XI DPR Sentil Sri Mulyani

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X