Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Vaksin Tak Serta Pulihkan Ekonomi, Sri Mulyani: Secara Mental Kita Harus Bersiap...

Kompas.com - 23/10/2020, 14:10 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan bahwa vaksinasi tidak akan serta merta memulihkan kondisi perekonomian tahun 2021 mendatang.

Bendahara Negara itu menjelaskan upaya penemuan dan distribusi vaksin bakal dihadapkan pada tantangan. Dengan demikian menurut dia, masyarakat harus menyiapkan mental dan bersiap untuk menjaga stamina sehingga bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Karena penemuan vaksin diupayakan namun tidak akan segera, pelaksanaan vaksinasi pun juga akan tetap menghadapi tantangan, jadi secara mental kita harus tetap bersiap dan menjaga staminta untuk bisa hidup, kerja, dan berkarya dan berkinerja di dalam suasana di mana protokol kesehatan menjadi penting," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam acara Spectaxcular 2020 Virtual Festival, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Pemda untuk Pemulihan Ekonomi Masih Sangat Minim

Lebih lanjut Ani mengingatkan jajaran pegawai DJP untuk tetap menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan penerimaan negara, meski sebagian besar wajib pajak juga tengah menghadapi situasi sulit.

"Kita akan menjaga mereka melewati masa sulit dan kalau mereka punya kemampuan membayar, kita juga akan tetap mengoleksi itu," terang dia.

Sebelumnya, dia juga sempat memaparkan lesunya gairah wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan yang telah disiapkan pemerintah.

Dari Rp 120,6 triliun insentif pajak yang dialokasikan pemerintah, realisasinya di bawah Rp 30 triliun atau hanya sebesar Rp 24,6 persen.

"(Jajaran Direktorat Jenderal Pajak) masih akan berjuang untuk menyampaikan ke wajib pajak bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka, dalam bentu relaksasi pajak, restrukturisasi kredit, dan bantuan UMKM seperti subsidi bunga atau memberi kredit modal kerja serta bansos produktif," ujar Sri Mulyani.

Lebih rinci Sri Mulyani mengatakan, nilai realisasi insentif pajak tersebut terdiri atas insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah (DTP), saat ini nilainya sudah Rp 2,18 triliun.

Selanjutnya pembebasan PPh 22 impor yang sudah mencapai Rp 7,3 triliun.

Selanjutnya ada percepatan pembayaran restitusi, hingga pemberian insentif pengurangan cicilan angsuran hingga 50 persen yang sudah mencapai Rp 10,2 triliun. Lalu pemerintah juga menurunkan tarif pajak badan atau PPh Badan.

Baca juga: Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com