PIP Sudah Relaksasi Pembiayaan 266.000 Debitur Selama Pandemi

Kompas.com - 23/10/2020, 19:18 WIB
Ilustrasi: Pengunjung membeli makanan kecil yang dijajakan ibu-ibu pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di pasar Ramadhan di alun-alun Kota Madiun, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ini merupakan salah satu sarana promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah. KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTIIlustrasi: Pengunjung membeli makanan kecil yang dijajakan ibu-ibu pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di pasar Ramadhan di alun-alun Kota Madiun, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ini merupakan salah satu sarana promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Investasi Pemerintah ( PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan relaksasi berupa penundaan angsuran pokok bagi debitur program kredit Ultra Mikro (UMi) yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ririn Kadariyah mengungkapkan, relaksasi tersebut telah diberikan pada 266.000 debitur hingga 23 Oktober 2020, dengan outstanding sebesar Rp 7,38 miliar.

"PIP melakukan relaksasi dengan meliburkan cicilan pokok selama maksimal 6 bulan sampai Desember 2020 nanti. Tentu ini selektif, hanya ke pelaku usaha yang benar-benar terdampak sehingga tidak mampu untuk mengangsur," ujarnya dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: PIP Sudah Salurkan Pembiayaan Ultramikro Rp 4,8 Triliun Sepanjang Pandemi

Mekanisme relaksasi program pembiayaan UMi ada dua bentuk, yaitu penundaan kewajiban pokok dan pemberian masa tenggang (grace period) pembayaran kewajiban pokok. Relaksasi diberikan pada periode Maret-Desember 2020.

Pengajuan permohonan penundaan pokok tersebut dibagi dua. Bagi debitur yang memiliki pinjaman sampai dengan 4 Juni 2020, bisa mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran kewajiban pokok.

Sementara, bagi debitur yang memiliki pinjmanan sesudah tanggal 4 Juni akan mendapatkan fasilitas berupa masa tenggang pembayaran pokok.

Adapun debitur penerima relaksasi tersebut harus memiliki kualitas pembiayaan per 29 Februari 2020 dengan kolektibilitas lancar, kooperatif, terdampak Covid-19, dan mengajukan permohonan berjenjang.

"Harapannya dengan relaksasi ini pelaku usaha bisa mengatur kembali usahanya," kata Ririn.

Ia menjelaskan, pemberian relaksasi memang dibutuhkan mengingat kegiatan ekonomi terpaksa terhenti akibat pandemi Covid-19. Alhasil, usaha para debitur pun banyak yang terimbas sehingga kesulitan melakukan pembayaran angsuran pinjaman.

Baca juga: Restrukturisasi Diperpanjang, Bank Sahabat Sampoerna Perkuat Porsi CKPN

Selain relaksasi pembayaran, Ririn mengatakan, PIP juga memberikan peluang kepada para debitur yang ingin kembali membuka usahanya, untuk mengajukan pembiayaan sekalipun angsuran yang sebelumnya belum selesai dibayarkan.

Hal ini untuk membantu pelaku usaha memiliki modal untuk kembali mengelola usahanya, mengingat ekonomi sudah mulai pulih seiring dengan pemberlakukan kenormalan baru (new normal).

"Kalau misalnya ada pinjaman yang belum selesai, tapi kemudian sudah bisa mulai usaha lagi, jadi mau pinjam kembali atau top up pinjaman, itu diperbolehkan. Ini upaya kita untuk dorong masyarakan bisa tetap berusaha," tutup Ririn.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X