Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Kompas.com - 24/10/2020, 18:08 WIB
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Gresik, Ali Muchsin Jalil saat memberikan penjelasan kepada awak media, Sabtu (24/10/2020). KOMPAS.COM/HAMZAH ARFAHKetua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Gresik, Ali Muchsin Jalil saat memberikan penjelasan kepada awak media, Sabtu (24/10/2020).

GRESIK, KOMPAS.com - Usai bertemu dan sempat merayakan peringatan Maulid Nabi bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Gresik, Ali Muchsin Jalil meminta pemerintah lebih terbuka terkait Undang Undang Cipta Kerja.

Ali yang juga menjabat sebagai Ketua DPD LEM SPSI Jawa Timur mengatakan, pemerintah harus lebih terbuka kepada elemen buruh dan pekerja mengenai Undang Undang Cipta Kerja. Kendati, pemerintah sudah menjamin Undang Undang ini bakal banyak memberikan kebaikan bagi para pekerja dan kaum buruh.

"Karena ini forumnya Maulid Nabi. Tapi tadi ada penjelasan sedikit terkait dengan Omnibus Law (dari Menteri Ketenagakerjaan), maka kalau kami SPSI Gresik menilai dan merespon kurangnya keterbukaan dari pemerintah pusat," ujar Ali ditemui usai acara perayaan Maulid Nabi bersama Menteri Ketenagakerjaan, Sabtu (24/10/2020).

Ali menyarankan, ada baiknya pemerintah dapat menjelaskan kepada para pekerja dan buruh melalui perwakilan serikat masing-masing, mengenai Undang Undang Cipta Kerja, sehingga semua pihak dapat memahami dengan benar isi yang terkandung di dalamnya.

"Tadi kan nggak jelas substansinya. Kalau yang baik itu apa, yang tidak baik itu apa, kita kan tidak tahu. Jadi ya sedikit kecewa jika hanya penjelasan, dengan jargon pasti baik-baik saja. Karena hari ini, transparansi itu yang dibutuhkan," kata Ali.

Dalam sambutan yang sempat diberikan oleh Ida dalam peringatan Maulid Nabi, Ali menyebut tidak ada penjelasan rinci mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang saat ini masih menjadi pro-kontra. Terlebih Ali mengaku, serikat buruh dan pekerja hingga saat ini belum ada satu pun yang menerima salinan Undang Undang Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Strategi Memaksimalkan Cuan Reksadana

Strategi Memaksimalkan Cuan Reksadana

Earn Smart
PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

Whats New
BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

Whats New
Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X