Menteri Edhy Kurang Puas dengan Kucuran Kredit BLU-LPMUKP Rp 19,81 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku kurang puas dengan kucuran kredit dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) bekerja sama dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP.

Kredit hanya dikucurkan paling besar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar di tiap UPT yang hanya cukup untuk mengelola lahan seluas 1 hektar termasuk untuk modal usaha.

"Kita punya 150 UPT di Indonesia. Sekolah (politeknik) ada puluhan hektar, ratusan hektar lahan idle, lahan yang tidur karena anggaran enggak ada. Tapi terus terang saja, saya belum begitu puas," kata Edhy dalam acara kegiatan kerja sama antara BRSDM dengan BLU-LPMUKP secara virtual, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Beberkan Keuntungan Budidaya Hasil Laut, Edhy: Siapa yang Bisa Nabung Rp 50 Juta Per Tahun?

Edhy menuturkan, ada puluhan hektar lahan yang tidak termanfaatkan (lahan idle) di beberapa UPT politeknik, SUPM, Balai Pelatihan, dan Balai Riset KKP.

Luas rerata area UPT berkisar 10-20 hektar, bahkan ada beberapa balai seperti Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros memiliki lahan sebesar 50 hektar.

"Kita punya lahan 50 hektar, yang dijalani hanya 1 hektar. Padahal kita KKP. BRSDM sudah punya penelitian, (Ditjen) budidaya sudah punya implementasinya, pasarnya di PDS (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing) sudah tahu. Kok dari kawasan ini yang paling besar (cuma) 1,5 hektar?" tanya Edhy.

Bila masalah kontrol, kata Edhy, seharusnya kontrol bisa dilaksanakan lebih jelas karena kredit dikucurkan di lingkup KKP sendiri.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf: Menteri Edhy dan Sederet Kebijakannya di UU Cipta Kerja

Edhy pun berseloroh akan ditertawai Presiden RI Joko Widodo bila mempresentasikan soal pengucuran kredit dengan nominal kecil ini.