Bank Mandiri: 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Kredit Tak Mampu Bangkit

Kompas.com - 26/10/2020, 15:35 WIB
Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR) THINKSTOCKS/SARINYAPINNGAMIlustrasi kredit pemilikan rumah (KPR)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana memindahkan sejumlah debitur yang menerima restrukturisasi kredit dari semula kategori lancar, menjadi kredit macet.

Langkah tersebut siap diambil setelah dilakukannya analisis terhadap potensi debitur yang tidak mampu melanjutkan pembayaran kewajibannya kepada perseroan.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pihaknya, diproyeksikan terdapat 10 hingga 11 persen debitur telah mendapatkan restrukturisasi kredit berkemungkinan tidak dapat bangkit kembali.

Baca juga: OJK Tetapkan Restrukturisasi Kredit Diperpanjang

Golongan tersebut yang berpotensi akan dipindahkan ke dalam kategori kredit macet.

“Karena mungkin tidak ada gunanya juga merestru debitur yang sudah mati atau tidak bisa bangkit lagi dengan another restru (restrukturisasi kredit),” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (26/10/2020).

HIngga September 2020, Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 senilai Rp 116,4 triliun ke 525.665 debitur atau setara 15,5 persen dari total baki debet perseroan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Realisasi restrukturisasi kredit tersebut terdiri Rp 47,7 triliun atau 77 persen di antaranya untuk sektor UMKM dengan jumlah 406.434 debitur dan non UMKM dengan nilai baki debet Rp 68,6 triliun ke 119.231 debitur.

Baca juga: Pengusaha Minta Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga Dua Tahun

Untuk mengantisipasi peningkatan kredit macet, Bank Mandiri akan melakukan penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Pada kuartal III-2020, Bank Mandiri melaporkan adanya peningkatan biaya CKPN sebesar 52,81 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 15,69 triliun. Angka tersebut diproyeksi terus bertambah hingga akhir tahun ini.

Siddik mengatakan, pihaknya akan tetap memupuk biaya CKPN, dengan mengedepankan kebijakan bersifat konservatif, guna merespon potensi kredit macet akibat restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19.

“Sehingga di akhir tahun kita akan sampai di proyeksi CKPN Rp 18 triliun sampai Rp 21 trilun. Sebagian dari CKPN tersebut dari high risk portion yang di restrukturisasi karena Covid,” ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

Whats New
Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Whats New
Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Whats New
Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Rilis
 IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Whats New
Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Whats New
Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.