Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Kompas.com - 26/10/2020, 19:07 WIB
Warga Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun memanen tembakau. Petani mengeluh harga jual tembakau anjlok lantaran terdampak pandemi covid-19. KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWIWarga Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun memanen tembakau. Petani mengeluh harga jual tembakau anjlok lantaran terdampak pandemi covid-19.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas menolak semua regulasi yang memusuhi dan mematikan kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ini menyusul rencana pemerintah untuk kembali menaikkan cukai rokok pada tahun depan.

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menegaskan, IHT adalah warisan hasil kebudayaan nasional yang harus dilindungi dan dikembangkan agar memberikan kontribusi yang maksimal bagi bangsa dan negara.

Baca juga: Buruh Surati Jokowi Tolak Kenaikan Cukai Tembakau: IHT Bukanlah Sapi Perah...

“Jadi segala bentuk aturan yang merugikan IHT, termasuk di dalamnya para petani, harus segera dihentikan, bukan malah dicari celahnya seperti mengambil pajak atau penerapan cukai yang tinggi. Ini berkaitan erat dengan para petani yang ada di desa-desa dan itu sebagian besar warga PKB,” kata Hasanuddin dalam keterangan resmi, Senin (26/10/2020).

Dia menambahkan, PMK Nomor 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sangat mengancam IHT. Pasalnya, aturan itu mengatur simplifikasi dan kenaikan cukai yang tinggi.

Menurut Hasanuddin, kebijakan simplifikasi dan kenaikan tarif cukai dampaknya serapan produk tembakau rendah dan mengancam eksistensi pabrik rokok. Juga tenaga kerja, petani, dan buruh rokok kena dampaknya.

“Dampaknya akan sangat panjang, bahkan termasuk para pengecer dan yang lainnya,” jelas Hasanuddin.

Baca juga: GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

"Masalah kesehatan nasional tidak hanya disebabkan rokok, ada banyak faktor yang memengaruhi seperti lingkungan, buruknya sanitasi, dan polusi udara dari kendaraan maupun pabrik," imbuhnya.

Menurut dia, kebijakan 10 layer (penarikan cukai rokok) seperti saat ini, sudah cukup baik. Sebab, kebijakan itu mampu mewadahi berbagai kelas pabrikan rokok dari yang besar, menengah, dan kecil.

Dia melanjutkan, produsen kecil dan pabrikan kretek yang notabene warisan nusantara tak akan bertahan jika dihadapkan dengan produsen besar. Hitungannya, ada sekitar 500 pabrik rokok, dan 90-an persen masuk kategori menengah kecil.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X