Alasan CEO Freeport McMoran Keberatan Bangun Smelter Baru di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran, Richard Adkerson, membeberkan kalau pihaknya mengaku keberatan jika harus membangun fasilitas peleburan atau smelter baru di Indonesia.

Freeport McMoran sendiri saat ini tercatat sebagai pemilik 49 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di Papua. Sementara pemegang saham mayoritas saat ini dipegang oleh Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID).

Menurut Richard, secara hitung-hitungan bisnis, Freeport Indonesia sebaiknya memperbesar kapasitas smelter yang ada dibandingkan harus membangun pengolahan biji mineral baru.

"Sebagai alternatif, ketimbang membangun smelter baru (sebaiknya) memperluas kapasitas smelter eksisting dan menambah pabrik logam mulia," ujar Richard dikutip dari Kontan, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Ternyata, Emas Bukan Hasil Tambang Utama Freeport

Ia melanjutkan, dengan menambah kapasitas smelter eksisting saja, belum tentu bisa menampung seluruh konsentrat yang ditambang dari Papua.

Selain itu dari hitungan untung rugi, membangun smelter baru akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Pengerjaan konstruksinya pun akan memakan waktu lama.

Menurut dia, untuk mengatasi kapasitas produksi konsentrat yang berlebih namun tak bisa seluruhnya diolah di dalam negeri, pihaknya mengusulkan pemerintah kembali membuka ekspor konsentrat mentah.

"Kami akan terhindar dari mega proyek konstruksi ini dan keuntungan finansial yang sangat positif bagi pemerintah," jelas Richard Adkerson.

Baca juga: Gerak Cepat Soeharto Izinkan Freeport Menambang Emas Papua Tahun 1967

Sebelumnya, Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, apabila nantinya pembangunan smelter terselesaikan, pihaknya perlu mengucurkan subsidi sebesar 300 juta dollar AS setiap tahunnya, selama 20 tahun ke depan.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa sampai saat ini Freeport akan terus melanjutkan pembangunan fasilitas olahan tersebut.

Sebagaimana bagian dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah disepakati pada 2018.

“Ini adalah suatu komitmen dari kita, untuk membangun smelter tetap kita lakukan terlepas dari keekonomian pembangunan smelter baru itu, kurang baik. Dalam arti kata tidak ekonomis secara moneter,” tutur Tony beberapa waktu lalu.

Baca juga: Bos Freeport Ramal Masa Depan Industri Tambang Masih Cerah

Kendati demikian, Tony mengakui, pembangunan smelter yang terletak di kawasan Industri Java Integrated and Port Estate (JIIPE) itu sempat terhenti akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Gresik.

“Dan para kontraktor dan supplier utama kita yaitu Chiyoda dari Jepang, dari Kanada, dan juga Outotec dari Finlandia itu juga sangat terdampak Covid,” ujar dia.

Oleh karenanya, Freeport sempat meminta restu kepada pemerintah untuk menunda tenggat waktu penyelesaian proyek itu dari target awal 2022.

Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita tetap melaksanakan apa yang ada di dalam IUPK, kita akan tetap kita lasanakan kecuali pemerintah berpendapat lain,” ucap Tony.

Baca juga: Sebut Smelter Tak Menguntungkan, Freeport Tegaskan Tetap Lanjutkan Pembangunannya