Alasan Pemerintah Tolak Kenaikan Upah Minimum Tahun Depan

Kompas.com - 27/10/2020, 10:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun depan, baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Upah Minimum Tak Naik, KSPI: Menaker Tak Miliki Sensitivitas Nasib Buruh!

Surat edaran tersebut diteken pada 26 Oktober 2020. Dengan begitu, upah minimum tahun depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Ida meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh semua pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 1. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," kata Ida.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Upah Minimum Tahun Depan Tidak Naik

Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, formula penentuan kenaikan upah minimum didapat dari hasil pertambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Permintaan pengusaha

Sebelumnya, kalangan pengusaha meminta agar pemerintah tidak menaikan upah minimum, baik kabupaten/kota (UMK) ataupun upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan. Alasannya, kondisi ekonomi saat ini masih sulit karena terdampak pandemi Covid-19.

Halaman:
Sumber Kompas.com


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Whats New
Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Whats New
Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Whats New
SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

Whats New
Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Whats New
Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Rilis
Didorong Bisnis 'E-commerce', Pasar 'Data Center' RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Didorong Bisnis "E-commerce", Pasar "Data Center" RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Rilis
Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Whats New
Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Earn Smart
Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Whats New
Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.