Lewat Program Ini, Pemda Bisa Kerja Sama untuk Pembangunan

Kompas.com - 27/10/2020, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek The National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan sosialisasi pedoman pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah untuk 34 provinsi, termasuk daerah-daerah percontohan proyek NSLIC.

Pedoman tentang pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah disusun untuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), terutama perangkat daerah yang membidangi kerja sama.

Safrizal, Direktur Jenderal Bina Adminitrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, pedoman ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memetakan urusan pemerintahan yang akan dikerja samakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerahnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Pemda untuk Pemulihan Ekonomi Masih Sangat Minim

"Sehingga kerja sama daerah dapat dilaksanakan untuk pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat," kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Kerja sama daerah merupakan upaya transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah.

Pada praktiknya nanti, kerja sama daerah akan memanfaatkan sumber daya lokal secara sinergis dan meningkatkan kerja sama antar pelaku (public-private partnership) dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah.

Selain efektif dalam memfasilitasi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga sejalan dengan prioritas pemerintah, membangun kerja sama daerah juga sangat penting di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Ragam Cara Pemda Hidupkan Aktivitas Ekonomi di Tengah Pandemi

Sementara itu, Cavelle Dove, Direktur Proyek NSLIC/NSELRED menyatakan, karena pandemi tidak mengenal batas, kolaborasi antar pemerintah daerah termasuk provinsi, kabupaten/kota, serta komitmen bersama untuk saling mendukung diperlukan untuk mengendalikan dan menahan penyebaran pandemi dan mengatasi dampak sosial ekonomi yang merugikan.

"Pemerintah daerah dapat menggunakan pemetaan ini untuk mengidentifikasi area potensial kerja sama dan mengambil tindakan bersama," jelas Dove.

Dari serangkaian diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, telah diidentifikasi permasalahan utama dalam membangun kerja sama antar daerah terletak pada ketidakadaan pedoman pemetaan potensi yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh provinsi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Spend Smart
Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Spend Smart
Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Whats New
APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Whats New
Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Whats New
Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Whats New
Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Whats New
BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

Whats New
Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Whats New
Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Whats New
Penguatan Tergerus, IHSG Ditutup Naik Tipis Hari Ini

Penguatan Tergerus, IHSG Ditutup Naik Tipis Hari Ini

Whats New
Belum Genap 2 Tahun Menjabat, Direktur Unilever Mengundurkan Diri

Belum Genap 2 Tahun Menjabat, Direktur Unilever Mengundurkan Diri

Whats New
Program Digital Talent BUMN Targetkan Cetak 200.000 Talenta Digital pada 2024

Program Digital Talent BUMN Targetkan Cetak 200.000 Talenta Digital pada 2024

Whats New
Menperin Optimistis Target 2 Juta Motor Listrik pada 2025 Bisa Tercapai

Menperin Optimistis Target 2 Juta Motor Listrik pada 2025 Bisa Tercapai

Whats New
Setiap Tanggal Berapa KJP Cair?

Setiap Tanggal Berapa KJP Cair?

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.