Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atur Ketentuan Perusahaan Konglomerasi, Ini Tujuan OJK

Kompas.com - 28/10/2020, 10:36 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan mengenai konglomerasi sektor jasa keuangan.

Ketentuan tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan. Beleid itu telah diteken oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 14 Oktober lalu.

Wimboh mengatakan, beleid dibuat agar otoritas mampu melihat lebih detil kondisi perusahaan konglomerasi, yang jika bermasalah mampu menimbulkan potensi risiko terhadap sektor jasa keuangan.

Konglomerasi ini biasanya berbentuk emiten, memiliki perusahaan asuransi hingga bank. Semua usaha terkait satu sama lain. Bahkan ada beberapa yang memiliki industri manufaktur dan berbagai kegiatan di sektor riil.

Baca juga: LPS Ungkap Tekanan Likuiditas Mulai Hilang, Ini Indikatornya

"Kami akan lihat lebih detil kondisi perusahaan konglomerasi, terutama yang bisa menimbulkan spill over kepada sektor keuangan, baik melalui transmisi perusahaan asuransi, perbankan, maupun pasar modal," kata Wimboh dalam dalam konferensi pers KSSK IV 2020 secara virtual, Selasa (27/10/2020).

Adapun saat ini, pihaknya sudah berusaha mengelompokkan menjadi tiga klaster perusahaan konglomerasi. Tercatat setidaknya ada 45 emiten di Indonesia yang masuk dalam konglomerasi keuangan.

"Kami akan monitor closely semua perusahaan konglomerasi ini, agar kalau ada hal-hal uang menimbulkan potensial risk spill over kepada sektor keuangan, bisa dilihat secara lebih dini," sebutnya.

Adapun dalam beleid, konglomerasi keuangan diartikan sebagai lembaga jasa keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan maupun pengendalian.

Baca juga: Sudah Akhir Oktober, Kapan Subsidi Gaji Termin II Ditransfer?

Grup usaha yang terdiri dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, maupun LJK lainnya memiliki total aset mencapai Rp 100 triliun dari kegiatan bisnisnya di semua LJK.

Namun, konglomerasi bisa ditetapkan oleh OJK meski tidak memenuhi aset Rp 100 triliun, bila terdapat dua atau lebih LJK dalam satu grup karena keterkaitan kepemilikan maupun pengendalian.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Spend Smart
Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Whats New
Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Work Smart
Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Whats New
BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Whats New
Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Work Smart
LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

Whats New
Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+