Lagi, Relawan Jokowi pada Pilpres Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN

Kompas.com - 28/10/2020, 11:46 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO/KEMENLUPresiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick seperti dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assessment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Baca juga: Kementerian BUMN: Wajar Ada Perwakilan Pemerintah di Posisi Komisaris BUMN

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukkan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar.

"Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan menteri PUPR. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," kata Erick.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ke depan, ia juga mengatakan, BUMN tidak lagi mendapatkan alokasi APBN.

Baca juga: Surati Presiden, Ombudsman Minta Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan Dicopot

"Salah satunya yang sudah disetujui Presiden dan saya sudah sampaikan ke Menkeu dan teman-teman DPR, bahwa kita tidak mau lagi APBN ke depannya. Tapi, kita satu persen dari dividen," kata dia. 

Erick juga mengingatkan, salah satu tantangan bagi BUMN di tengah pandemi Covid-19 yakni memperbaiki rantai pasok dan logistik.

"Kita punya kekuatan pasar yang besar, jangan dikasih orang terus. Karena ke depan sendiri yang namanya global traveling, global ekonomi hari ini semua balik ke titik bilateral. Akhirnya, energy security, food security, health security, harus dijaga," kata Erick.

Baca juga: Pengamat: Kritik Ahok Soal Bongkar Pasang Direksi dan Komisaris BUMN Perlu Didengar

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.