[POPULER MONEY] Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji | Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN

1. Ini Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang 2 ke Rekening

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 akan dilakukan pada awal November 2020.

"Kami targetkan pembayaran termin II ( pencairan subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan) dapat disalurkan pada awal bulan November setelah proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (28/10/2020).

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menargetkan sebanyak 15,7 juta pekerja sebagai penerima subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 37,7 triliun.

Selengkapnya, silakan baca di sini.

2. BLT UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang, Ini Jumlah Target Penerimanya

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UMKM) telah memperpanjang program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, awalnya program ini telah berakhir pada September lalu, tetapi lantaran program BLT ini mendapatkan tambahan pagu sebesar 3 juta pelaku UMKM.

Program bantuan ini pun diperpanjang hingga Desember 2020.

Selengkapnya, silakan klik tautan ini.

3. Jokowi Borong Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 akan dilakukan secara aman dan efektif sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Kalau aman itu vaksin harus sudah ikuti tahap uji klinis yang benar. Ini penting untuk memberi keyakinan ke masyarakat,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (28/10/2020).

Sri Mulyani mengatakan pengadaan vaksin secara aman berarti semua aspek yang bersifat ilmiah akan tetap dipenuhi sesuai standar yang sudah dilakukan atau diadopsi secara internasional.

Selengkapnya, baca di sini.

4. Dalam Sebulan, 3 Relawan Jokowi Diangkat Jadi Komisaris BUMN

Posisi komisaris BUMN sering kali dianggap sebagai motif balas budi. Selain dari barisan pendukung atau relawan Presiden Joko Widodo saat Pilpres, beberapa unsur komisaris perusahaan negara berasal dari Polri dan TNI, purnawirawan, dan pejabat eselon instansi pemerintah.

Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI, menyatakan bahwa misi BUMN dalam pelayanan publik berubah menjadi politik balas budi. Dia mencatat setidaknya ada 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Selain itu, terdapat temuan 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

Selengkapnya, silakan baca di sini.

5. Ini Masalah Rekening Bank yang Buat Pekerja Gagal Terima Subsidi Gaji

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aswansyah menyebutkan, ada beberapa masalah yang dihadapi calon penerima subsidi gaji.

Salah satu masalah tersebut adalah penggunaan rekening biru atau yang kerap digunakan nasabah untuk meminjam dana dari bank.

Hal ini menjawab pertanyaan dari para warganet yang kerap mempertanyakan belum diterimanya bantuan subsidi gaji.

Selengkapnya, baca di sini.