Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker: Kita Minta UMP 2021 Sama dengan UMP 2020!

Kompas.com - 30/10/2020, 09:06 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para gubernur se-Indonesia agar menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi Covid-19.

"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Ida dilansir dari Antara, Jumat (30/10/2020).

Hingga saat ini 18 provinsi di Tanah Air telah menyepakati surat edaran tersebut. Provinsi tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Baca juga: Menaker: Sudah 18 Provinsi Sepakat Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.

"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Meskipun pemerintah melalui surat edaran tersebut meminta agar UMP tidak naik, bukan berarti pemerintah diam saja. Sebab, hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja.

Ia mengakui dalam surat edaran tersebut Kemnaker hanya meminta kepada gubernur untuk tidak menaikkan UMP 2021, namun kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian di daerah masing-masing.

Baca juga: Ini Alasan Menaker Putuskan Upah Minimum 2021 Tidak Naik

"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum provinsi," ujar dia.

Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Kondisi pandemi Covid-19 lanjut Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini.

Kendati pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi ranah kepala daerah.

"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan, mungkin teman-teman juga sudah membaca kami di situ," kata Ida.

Baca juga: Menaker Sebut Aksi Demo di Tengah Pandemi Covid-19 Tidak Bijak

"Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa surat edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena di latar belakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19," kata dia lagi.

Selain itu, lanjut dia, kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh/pekerja juga menjadi landasan penetapan upah minimum 2021, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal 'Gebuk' Mafia Tanah, AHY: Kita Bela Rakyat, Jangan Sampai Hak Mereka Diinjak

Bakal "Gebuk" Mafia Tanah, AHY: Kita Bela Rakyat, Jangan Sampai Hak Mereka Diinjak

Whats New
Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Peserta Lolos Dapat 4,2 Juta

Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Peserta Lolos Dapat 4,2 Juta

Whats New
Daftar Harga Pangan yang Naik Jelang Ramadan

Daftar Harga Pangan yang Naik Jelang Ramadan

Spend Smart
Kominfo Gelar Program Akselerator Startup Batch 8, Sasar Usaha Baru dengan Bisnis Berkelanjutan

Kominfo Gelar Program Akselerator Startup Batch 8, Sasar Usaha Baru dengan Bisnis Berkelanjutan

Whats New
Masih Dibuka, Simak Cara dan Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 63

Masih Dibuka, Simak Cara dan Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 63

Work Smart
Selama Sepekan Harga Emas Antam 1 Gram Melonjak Rp 11.000

Selama Sepekan Harga Emas Antam 1 Gram Melonjak Rp 11.000

Whats New
Tingkatkan Produktivitas hingga 67 Persen, Software ERP Bisa Jadi Kunci Sukses Bisnis pada 2024

Tingkatkan Produktivitas hingga 67 Persen, Software ERP Bisa Jadi Kunci Sukses Bisnis pada 2024

Whats New
Gelar Dealer Gathering di Medan, Advance Digitals Pamer Produk Terbaru

Gelar Dealer Gathering di Medan, Advance Digitals Pamer Produk Terbaru

Rilis
Cara Top Up Saldo e-Wallet Lewat BCA Mobile dan ATM BCA

Cara Top Up Saldo e-Wallet Lewat BCA Mobile dan ATM BCA

Spend Smart
Prabu Revolusi Jadi Komisaris Kilang Pertamina Internasional

Prabu Revolusi Jadi Komisaris Kilang Pertamina Internasional

Whats New
Hari Terakhir IIMS 2024, Simak Promo dan Penawaran Menarik Cicilan Kendaraan Berikut

Hari Terakhir IIMS 2024, Simak Promo dan Penawaran Menarik Cicilan Kendaraan Berikut

Spend Smart
[POPULER MONEY] Jumlah Penduduk IKN Tidak Dibatasi 2 Juta Orang | Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Pembelian Beras Berlebihan

[POPULER MONEY] Jumlah Penduduk IKN Tidak Dibatasi 2 Juta Orang | Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Pembelian Beras Berlebihan

Whats New
Jokowi Minta Perbankan Gelontorkan Duit untuk UMKM, BRI Bidik Pertumbuhan Kredit hingga 12 Persen

Jokowi Minta Perbankan Gelontorkan Duit untuk UMKM, BRI Bidik Pertumbuhan Kredit hingga 12 Persen

Whats New
9 Alat Pembayaran Internasional Paling Banyak Dikenal

9 Alat Pembayaran Internasional Paling Banyak Dikenal

Whats New
Aset Bank Syariah dan UUS Tumbuh 11,1 Persen

Aset Bank Syariah dan UUS Tumbuh 11,1 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com