Bank Dunia Kucurkan 1 Juta Dollar AS untuk Kembangkan Sektor Perikanan RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia meluncurkan program Coastal Fisheries Initiative Challenge Fund.

Melalui pembiayaan sebesar 1 juta dollar AS dari Global Environment Facility, Challenge Fund ini akan mendukung investasi berkelanjutan di sektor perikanan pesisir Indonesia.

“Tujuan dari Challenge Fund adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari sektor ini serta mendukung kesejahteraan dan mata pencaharian orang-orang yang bergantung pada perikanan pesisir,” ujar Practice Manager untuk Environment, Natural Resources and Blue Economy di Bank Dunia Ann Jeannette Glauber seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2020).

Prakarsa baru dari Indonesia Sustainable Oceans Program (ISOP) Bank Dunia ini akan bekerja dengan calon penanam modal dalam mengembangkan rencana bisnis untuk sektor perikanan yang berkelanjutan dan mempromosikan peluang investasi sektor swasta dalam sektor perikanan berkelanjutan.

Baca juga: Serikat Pekerja: Ibu Ida Fauziyah Ini adalah Menteri Kepengusahaan...

Selain itu juga berbagi pembelajaran dari keberhasilan investasi di masa lalu, dan membangun kemitraan antara komunitas nelayan dan bisnis yang mengutamakan kelestarian.

Indonesia dilaporkan sebagai penghasil perikanan terbesar kedua di dunia. Sektor ini menghasilkan sekitar 4,1 miliar dollar AS pendapatan ekspor per tahun. Selain itu juga menunjang lebih dari 7 juta pekerjaan, dan menyediakan lebih dari 50 persen protein hewani bagi Indonesia.

Namun, industri ini menghadapi ketidakpastian, dengan sebagian stok perikanan pesisir berisiko terhadap penangkapan berlebih dan pengelolaan, termasuk adanya keterbatasan rencana pengelolaan yang efektif, data dan penelitian yang tidak memadai, dan terbatasnya peluang untuk melakukan investasi pada penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan.

Fokus utama dari prakarsa ini adalah pada perikanan kakap dan tuna di laut Arafura dan Sawu serta perairan kepulauan di sekitarnya. Pekerjaan ini dipandu oleh komite penasihat yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Baca juga: Cara Membuat Surat Keterangan Usaha untuk Syarat Dapat BLT UMKM