AS Perpanjang Fasilitas GSP RI, Luhut Optimis Kinerja Ekspor Meningkat

Kompas.com - 01/11/2020, 20:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat virtual bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah secara virtual, Selasa (13/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat virtual bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah secara virtual, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR) resmi memutuskan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia.

Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, di tengah menurunnya perdagangan internasional akibat pandemi Covid-19, pemberian fasilitas GSP ini akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke AS.

Dia juga menambahkan, dalam rangka menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan tingginya potensi kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan, Pemerintah Indonesia akan mengusulkan diadakannya negosiasi Limited Trade Deal (LTD) atau Kesepakatan Perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan AS.

Baca juga: Besok, Buruh Gelar Demo Tolak UU Cipta Kerja di Depan Gedung MK

"LTD, yang akan mencakup kerja sama perdagangan, investasi hingga sektor informasi, komunikasi dan teknologi, diharapkan dapat membantu mendongkrak perdagangan dua arah Indonesia dan AS hingga mencapai 60 miliar dollar AS pada tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).

Pengumuman perpanjangan GSP oleh Pemerintah AS ini dibuat hanya berselang sehari usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Jakarta pada 29 Oktober 2020.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, penyelesaian review GSP ini merupakan buah dari rangkaian diplomasi yang secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

"Pemberian fasilitas GSP merupakan salah satu wujud konkret kemitraan strategis antara kedua negara yang tidak hanya membawa manfaat positif bagi Indonesia, melainkan juga bisnis di AS," kata dia.

Baca juga: Sisi Lain Menko Luhut dan Janjinya Usai 2024

GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada tahun 1980.

Berdasarkan data statistik dari United States International Trade Commission (USITC) pada tahun 2019 lalu, ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai 2.61 miliar dollar AS. Angka ini setara dengan 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS, sebesar 20,1 miliar dollar AS.

Ekspor GSP Indonesia di tahun 2019 berasal dari 729 pos tarif barang dari total 3.572 pos tarif produk yang mendapatkan preferensi tarif GSP.

Hingga Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia ke AS tercatat sebesar 1,87 miliar dollar AS atau naik 10,6 persen dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya.

Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor GSP terbesar ke-2 di AS setelah Thailand dengan capaian sebesar 2,6 miliar dollar AS.

Baca juga: 10 Daerah dengan UMP dan UMK Tertinggi di Indonesia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Whats New
Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Earn Smart
[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

Whats New
Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X