Dongkrak Ekspor Produk Halal Indonesia, Ini Sederet Strategi Menteri Agus Suparmanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan, Indonesia berpeluang menjadi pusat produsen halal dunia. Kemendag pun memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia.

Pertama, dengan memanfaatkan instrumen kebijakan, seperti kebijakan relaksasi ekspor impor untuk produk halal tujuan ekspor. Kedua, dengan menguatkan akses pasar produk halal Indonesia di pasar luar negeri.

"Serta ketiga, dengan menyiapkan berbagai program untuk penguatan pelaku usaha ekspor produk halal,"ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Salah satu langkah konkretnya adalah dengan turut serta dalam fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Sertifikasi halal ini bermanfaat untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi konsumen.

Kemendag juga memberikan bimbingan teknis legalitas usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Selain itu, turut menyediakan fasilitasi sertifikasi halal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Langkah konkret lain dalam meningkatkan ekspor produk halal adalah melalui peningkatan akses pasar ke mancanegara," katanya.

Menurut dia, untuk meningkatkan akses pasar luar negeri, Kemendag melakukan berbagai perundingan perdagangan. Di antara perudingan tersebut melibatkan negara-negara muslim anggota OKI maupun non-OKI yang merupakan pasar potensial produk halal Indonesia.

Contohnya, negara anggota OKI yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia yaitu Pakistan, Mozambik, Palestina, serta Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kerangka ASEAN.

Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang dalam proses negosiasi dan penjajakan kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota OKI lain, misalkan Turki, Tunisia, Bangladesh, Iran, Maroko, negara-negara teluk, serta beberapa negara Eurasia.

"Diharapkan produk Indonesia dapat masuk secara leluasa ke pasar ekspor suatu negara tanpa terkendala hambatan tarif maupun hambatan nontarif," ujar Agus.

Ia mengatakan, negara-negara OKI merupakan pasar yang luar biasa besar untuk produk halal Indonesia. Terdiri atas 57 negara anggota, dengan total populasi muslim sebesar 1,86 miliar jiwa atau sekitar 24,1 persen dari total populasi dunia.

Jumlah populasi ini belum termasuk pemeluk agama Islam di luar negara anggota OKI, seperti India dengan jumlah muslim sebesar 195 juta jiwa dan Ethiopia dengan jumlah muslim sebesar 35,6 juta jiwa.

“Sebagian besar negara anggota OKI dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki tuntutan standar pemenuhan atas jaminan produk halal yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan negara-negara OKI sebagai pasar dengan peluang yang besar,” kata dia.

Agus menyatakan, Indonesia turut aktif dalam pameran halal yang diselenggarakan di berbagai negara sebagai upaya meningkatkan ekspor produk halal. Seperti di Uni Emirat Arab, Malaysia, Rusia, hingga Taiwan.

Partisipasi Indonesia pada pameran halal tersebut telah menghasilkan jumlah transaksi dagang yang nilainya selalu meningkat setiap tahun. Peningkatan nilai transaksi pameran ini dapat menjadi sinyal positif bahwa produk halal Indonesia dapat bersaing di mancanegara.

"Diharapkan produk Indonesia digandrungi oleh seluruh konsumen mancanegara, bukan hanya karena harganya bersaing, tetapi juga karena kemampuan penelusuran status halal (halal traceability) sehingga terjamin kepastian bahwa produk tersebut berkualitas tinggi sekaligus halalan thayyiban,” pungkas Agus.

Sekadar informasi, pada periode Januari-Agustus 2020, kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara OKI menunjukan performa positif dengan mencatatkan surplus sebesar 2,46 miliar dollar AS.

Pada periode tersebut Indonesia mampu membukukan ekspor ke negara anggota OKI sebesar 12,43 miliar dollar AS. Dari nilai ekspor tersebut, tiga produk yang tertinggi adalah minyak kelapa sawit 23,88 persen, batu bara 9,56 persen, dan bagian kendaraan bermotor 3,95 persen.

Baca juga: Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen