Pengusaha Prihatin Buruh Pukul Rata Upah Minimum

Kompas.com - 02/11/2020, 16:43 WIB
Ketua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKetua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan keprihatinannya kepada para pekerja atau buruh yang kerap menyamaratakan upah minimum.

Menurut dia, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial.

"Yang disalahartikan sampai hari ini, kami masih prihatin bahwa seolah-olah upah minimum ini yang sifatnya upah rata-rata, padahal enggak seperti itu. Sehingga kalau mau upayakan upah di atas upah minimum itu sebetulnya ada dalam skala upah," ujarnya dalam konfrensi pers secara daring, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Upah Minimum Tidak Naik, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional

Menurut Hariyadi, formulasi perhitungan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang selama ini dilontarkan dan dituntut oleh serikat pekerja, justru menghasilkan upah lebih rendah.

"Dari sisi formula yang dipakai karena Undang-Undang Cipta Kerja belum diundangkan sehingga yang berlaku adalah PP 78/2015. Kalau memakai PP 78 perhitungannya ada pertumbuhan ekonomi nasional ditambah dengan inflasi," katanya.

"Kalau memakai rumus itu maka hasilnya adalah negatif. Karena kita minus 5,32 persen dan inflasi 1,24 persen. Kalau ditambahkan, itu masih minus 3 persen. Tentunya tidak mungkin pakai formula itu, karena enggak mungkin upahnya naik tapi turun sehingga rekomendasi upahnya tetap," jelas Hariyadi lagi.

Dirinya menilai, dari hasil kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja yang telah disesuaikan menjadi 64 komponen oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), menunjukkan masih di bawah upah minimum.

"Artinya, KHL itu kalau dihitung dengan komponen yang ada masih di atas upah minum yang berlaku karena inflasi rendah bahkan beberapa daerah deflasi. Kondisi ini yang tidak memungkinkan untuk menaikkan tahun depan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan yang dilakukan oleh tiga kepala daerah. Yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur DIY yang telah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dan tidak mengacu terhadap Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Upah Minimum Tak Naik, Tahun Depan Subsidi Gaji Berlanjut?

"Hal ini benar, karena menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto). Yaitu caranya menghitung year to year, dari September 2019 sampai September 2020," katanya melalui tayangan video yang diterima Kompas.com, Minggu (1/11/2020).

Bahkan, Said menilai bahwa SE Menaker tersebut tidak tepat dijadikan pedoman atau acuan. Said Iqbal menegaskan, para kepala daerah harus memperhitungkan upah minimum dari kondisi perekonomian serta inflasi masing-masing daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

Rilis
Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Whats New
Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Rilis
Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Whats New
Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Whats New
Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Rilis
Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Whats New
AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

Whats New
Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Whats New
Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Whats New
PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

Whats New
Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Whats New
Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Rilis
Cerita Inspiratif UMKM Asal Jepara Sukses Ekspor Produk Lokal lewat Program Ekspor Shopee

Cerita Inspiratif UMKM Asal Jepara Sukses Ekspor Produk Lokal lewat Program Ekspor Shopee

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads X