Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saran Ekonom ke Anies Baswedan Agar UMP DKI 2021 Tak Membingungkan

Kompas.com - 02/11/2020, 18:47 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menetapkan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar 3,27 persen. Artinya pada tahun depan, upah minimum di ibu kota menjadi Rp 4.146.186 dari saat ini sebesar Rp 4.276.349.

Namun berbeda dengan daerah lainnya, UMP 2021 DKI Jakarta tersebut bersifat fleksibel. Artinya, tak semua perusahaan diwajibkan untuk menaikkan upah minimumnya pada tahun depan. Kenaikan upah hanya berlaku untuk perusahaan yang tak terdampak pandemi Covid-19.

Ekonom yang juga Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyebut langkah Anies menetapkan UMP 2021 dengan prinsip fleksibilitas sebenarnya sudah tepat sesuai dengan karakteristik ekonomi Jakarta. 

"Jadi di Jakarta, karakteristik perusahaannya banyak yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan yang relatif sangat berbeda dengan daerah lainnya. Di mana banyak perusahaan yang terdampak, namun banyak pula perusahaan yang tidak terdampak pandemi di Jakarta," jelas Enny dikonfirmasi, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Pengusaha Prihatin Buruh Pukul Rata Upah Minimum

Namun agar realisasi di lapangannya tidak menimbulkan kebingunan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan pemetaan daftar perusahaan yang memang benar-benar terdampak pandemi dengan berbagai kriteria. 

Perusahaan-perusahaan terdampak tersebut bisa dibebaskan dari kewajiban menaikkan upah minimum di tahun depan. Pemprov DKI Jakarta tak bisa hanya mengandalkan laporan atau pengaduan perusahaan yang mengklaim terdampak pandemi.

"Jadi perlu dipetakan secara akurat dulu. Perusahaan mana saja yang bisa ditoleransi dalam kebijakan kenaikan upah minimum Jakarta tahun depan," ujar Enny.

Dia menyebutkan, banyak perusahaan-perusahaan di sektor jasa dan perdagangan yang beroperasi maupun berkantor di Jakarta yang relatif kebal terhadap dampak negatif pandemi. Bahkan beberapa perusahaan mendapatkan kenaikan penjualan selama pandemi.

Baca juga: Upah Minimum Tidak Naik, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional

"Karena kalau bicara yang paling terdampak itu cenderung yang padat karya (karena PSBB). Sementara sektor-sektor seperti telekomunikasi, teknologi informasi, e-commerce, dan jasa lainnya itu tidak terdampak, bahkan malah naik," jelas Enny.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran kenaikan UMP 2021 di wilayahnya mengikuti rumus yang tercantum pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sementara UMP 2021 bagi kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 tidak mengalami kenaikan atau besarannya sama dengan UMP 2020.

Kelompok usaha yang terdampak pandemi dapat menggunakan besaran UMP 2020, dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Rincian UMP 2021 Pulau Jawa: DKI Tertinggi, Yogyakarta Paling Rendah

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," kata Anies dalam keterangan resminya.

Anies menuturkan, keputusan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.

Menurut Anies, ada beberapa sektor usaha yang terpuruk di masa pandemi Covid-19 dan ada yang melaju pesat sehingga kenaikan UMP harus diterapkan secara asimetris. Kenaikan UMP dilakukan oleh usaha-usaha yang mampu tumbuh di tengah pandemi.

"Di sisi lain, perusahaan yang jatuh akibat pandemi, kalau (UMP) dinaikan, makin terpuruk lagi," ucap dia.

Baca juga: Jawa Tengah dan DIY Naikkan UMP 2021, Ini Kata Menaker

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Beras di Bogor Jelang Puasa: Ada yang Rp 13.500 Per Kg, tapi...

Harga Beras di Bogor Jelang Puasa: Ada yang Rp 13.500 Per Kg, tapi...

Whats New
Cara Cek Pinjol Resmi Berizin OJK Lewat WhatsApp

Cara Cek Pinjol Resmi Berizin OJK Lewat WhatsApp

Work Smart
KCI Tutup Satu Eskalator Stasiun Manggarai yang Sempat Sebabkan Insiden

KCI Tutup Satu Eskalator Stasiun Manggarai yang Sempat Sebabkan Insiden

Whats New
Maskapai Kompak Tebar Diskon Tiket Pesawat, Kemenhub Awasi agar Tak Ada Perang Tarif

Maskapai Kompak Tebar Diskon Tiket Pesawat, Kemenhub Awasi agar Tak Ada Perang Tarif

Whats New
Erick Thohir: Makassar New Port Jadi Pelabuhan Hub Terbesar di Indonesia Timur

Erick Thohir: Makassar New Port Jadi Pelabuhan Hub Terbesar di Indonesia Timur

Whats New
AHY Beberkan Target 100 Hari Pertama sebagai Menteri ATR/BPN

AHY Beberkan Target 100 Hari Pertama sebagai Menteri ATR/BPN

Whats New
Kurs Rupiah Melemah, BI Sebut Lebih Baik dari Won Korea hingga Baht Thailand

Kurs Rupiah Melemah, BI Sebut Lebih Baik dari Won Korea hingga Baht Thailand

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan RI Berpotensi Rugi Rp 544 Triliun akibat Perubahan Iklim

Sri Mulyani Ingatkan RI Berpotensi Rugi Rp 544 Triliun akibat Perubahan Iklim

Whats New
Kinerja Cemerlang, BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto 26,60 Persen Sepanjang 2023

Kinerja Cemerlang, BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto 26,60 Persen Sepanjang 2023

Whats New
Rayakan Imlek di Jakarta, Bank Mandiri Ajak Nasabah dan Mitra Sambut Tahun Naga Kayu

Rayakan Imlek di Jakarta, Bank Mandiri Ajak Nasabah dan Mitra Sambut Tahun Naga Kayu

Whats New
Hasil Hitung Cepat Direspons Positif Pasar, Bagaimana Prospek Ekonomi dan Pasar Modal?

Hasil Hitung Cepat Direspons Positif Pasar, Bagaimana Prospek Ekonomi dan Pasar Modal?

Whats New
Bea Cukai Malang Kawal Ekspor Perdana Anggrek Asal Malang ke Taiwan

Bea Cukai Malang Kawal Ekspor Perdana Anggrek Asal Malang ke Taiwan

Whats New
NIK sebagai NPWP Berlaku Penuh mulai 1 Juli, Ini Cara Pemadanannya

NIK sebagai NPWP Berlaku Penuh mulai 1 Juli, Ini Cara Pemadanannya

Whats New
Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bertolak ke Sulawesi Utara

Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bertolak ke Sulawesi Utara

Whats New
Tahu Bakso dan Sale Pisang Asal Semarang Rambah Pasar Australia dan AS

Tahu Bakso dan Sale Pisang Asal Semarang Rambah Pasar Australia dan AS

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com