Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha: Kenaikan Upah Minimum Menimbulkan Masalah Baru

Kompas.com - 02/11/2020, 20:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, daerah yang memutuskan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 akan menimbulkan babak permasalahan baru.

Sebab, dipastikan adanya tuntutan dari pekerja atau buruh yang sebelumnya telah menerima upah di atas upah minimum akan memprotes kebijakan tersebut.

"Dampak kenaikan upah minimum bagi pengusaha otomatis akan menimbulkan masalah baru. Karena ada teman-teman di atas upah minimum pasti akan permasalahkan, bakal ada sundulan," ujar Hariyadi dalam konfrensi pers secara daring, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Saran Ekonom ke Anies Baswedan Agar UMP DKI 2021 Tak Membingungkan

Disinggung terkait adanya unsur politisme atas keputusan kepala daerah menaikkan upah minimum tahun depan, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Hariyadi tak berkomentar banyak.

Namun, ia tak menampik ada upaya mencari perolehan suara dari setiap keputusan yang dilakukan oleh ketiga kepala daerah tersebut.

"Kalau mereka itu bukan Pilkada ya, tapi mau Pilpres. Tapi seingat saya nama-nama ini yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di tahun 2024," ucap Hariyadi.

Walaupun demikian, pelaku dunia usaha tetap menyayangkan keputusan kenaikan UMP di lima daerah yang dia ketahui, meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan terakhir informasi yang dia dapatkan Jawa Barat, menyusul untuk memutuskan hal serupa.

"Tapi yang saya sampaikan, keputusan (kenaikan upah) tersebut kurang memperhatikan esensi kondisi saat ini. Kalau kita terus-terusan tidak melihat dari supply dan demand pasti akan sulit dari waktu ke waktu," ungkap Hariyadi.

Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia.

Baca juga: UMP 2021 Naik di Beberapa Daerah, Apindo: Ini Menambah Beban...

SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi telah ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh kepala daerah pada 31 Oktober 2020.

Dalam laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terdapat 15 provinsi yang menyatakan mengikuti aturan SE Menaker.

Lima provinsi disebutkan menolak untuk mengikuti surat edaran itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fatamorgana Subsidi Kendaraan Listrik

Fatamorgana Subsidi Kendaraan Listrik

Whats New
Pengusaha Was-was di Tahun Politik, Sri Mulyani: Tak Perlu Khawatir

Pengusaha Was-was di Tahun Politik, Sri Mulyani: Tak Perlu Khawatir

Whats New
[POPULER MONEY] Pangeran MBS Komplain ke Luhut | Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

[POPULER MONEY] Pangeran MBS Komplain ke Luhut | Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Negara Mau Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani Siap Lapor DPR

Negara Mau Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani Siap Lapor DPR

Whats New
Profil Tol Lingkar Solo, Proyek Idaman Gibran yang Ditolak Para Bupati

Profil Tol Lingkar Solo, Proyek Idaman Gibran yang Ditolak Para Bupati

Whats New
Digugat Vendor karena Tunggakan, BUMN PT PP Buka Suara

Digugat Vendor karena Tunggakan, BUMN PT PP Buka Suara

Whats New
Jadwal KRL Rute Solo-Jogja Hari Ini, 28 Januari 2023

Jadwal KRL Rute Solo-Jogja Hari Ini, 28 Januari 2023

Work Smart
Profil Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Profil Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+