Omnibus Law, Birokrasi, Demokrasi, dan Penerbangan

Kompas.com - 03/11/2020, 05:03 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.

BELAKANGAN ini kita semua dihebohkan oleh munculnya Omnibus Law, sebuah terobosan yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi dalam upaya menembus hambatan birokrasi terutama dalam proses mengurus berbagai macam perizinan. Hal ini terutama sekali di prioritaskan bagi kemudahan para investor untuk dapat dengan mudah mengembangkan usahanya.

Sudah menjadi rahasia umum tentang proses perijinan ini yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha. Omnibus Law bukanlah sesuatu yang baru dari keinginan Presiden Jokowi, karena sejak beliau menjabat sebagai wali kota Solo, maka salah satu karya besarnya adalah menyederhanakan banyak prosedur adminstrasi pemerintahan dalam jajarannya.

Memangkas prosedur yang berbelit-belit sekaligus menyederhanakan banyak peraturan yang tumpang tindih, memang merupakan salah satu kunci sukses dari kenerja pemerintahan yang sekaligus akan mempermudah upaya mencapai kesejahteraan masyarakat luas.

Tidak terlalu jelas tentang apa yang menjadi penyebab utama, akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah meluasnya penolakan terhadap gagasan Omnibus Law yang bahkan diiringi dengan demonstrasi yang anarkis di beberapa kota besar di Indonesia.

Ada penilaian tentang Omnibus Law ini yang terlalu dipaksakan, dalam arti terburu-buru dilakukan saat kita semua sibuk menghadapi pandemi Covid-19. Ada pula penilaian yang menyebutkan bahwa Omnibus Law sangat kurang disosialisasikan sebelumnya, sehingga dengan mudah dijadikan bahan untuk mengerahkan masa untuk berdemonstrasi menolak kebijakan itu.

Lebih dari itu bahkan banyak pula kalangan intelektual terpelajar dan para akedemisi yang mengulas secara detil isi dari Omnibus Law tersebut dengan kesimpulan banyak terdapat kekurangan dalam pasal-pasal di Omnibus Law tersebut. Pada intinya terlihat dipermukaan penolakan yang sangat kuat dari banyak pihak.

Sepintas, penolakan yang muncul terhadap Omnibus Law tentu saja menjadi sangat dipahami bila mengingat bahwa Omnibus Law bertujuan memangkas banyak prosedur dalam jajaran birokrasi terutama dalam masalah peijinan usaha.

Dengan dimudahkannya mekanisme perizinan, maka dipastikan akan banyak dampak yang terjadi bagi mereka yang selama ini justru menikmati kesemrawutan prosedur birokrasi dalam berbagai hal yang menyangkut perijinan. Pungutan liar yang selama puluhan tahun berjalan dengan “bebas” nya, seolah terlindungi oleh banyaknya peraturan, kini akan disederhanakan.

Omnibus Law memang bertujuan terutama sekali menutup kesempatan banyak orang untuk melakukan korupsi yang selama ini sudah merajalela. Sekali lagi, dengan Omnibus Law ini maka akan ada banyak pihak yang merasa dirugikan. Terlepas dari masih banyaknya kekurangan dari Omnibus Law ini, patut disayangkan langkah strategis Presiden yang sangat brilian ini mendapat tentangan yang luas.

Penolakan terhadap banyak hal menyangkut Omnibus Law terutama sekali mengarah kepada isi dari Omnibus Law itu sendiri. Yang pasti ide yang sangat bagus yang melatarbelakangi niat dari Omnibus Law seolah tenggelam dalam hiruk pikuk penolakan terhadap isi dari Omnibus Law. Serangan- serangan terhadap Omnibus Law selalu saja berlindung di bawah jargon demokrasi yang melegalkan soal perbedaan pendapat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X