Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Omnibus Law, Birokrasi, Demokrasi, dan Penerbangan

Kompas.com - 03/11/2020, 05:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BELAKANGAN ini kita semua dihebohkan oleh munculnya Omnibus Law, sebuah terobosan yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi dalam upaya menembus hambatan birokrasi terutama dalam proses mengurus berbagai macam perizinan. Hal ini terutama sekali di prioritaskan bagi kemudahan para investor untuk dapat dengan mudah mengembangkan usahanya.

Sudah menjadi rahasia umum tentang proses perijinan ini yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha. Omnibus Law bukanlah sesuatu yang baru dari keinginan Presiden Jokowi, karena sejak beliau menjabat sebagai wali kota Solo, maka salah satu karya besarnya adalah menyederhanakan banyak prosedur adminstrasi pemerintahan dalam jajarannya.

Memangkas prosedur yang berbelit-belit sekaligus menyederhanakan banyak peraturan yang tumpang tindih, memang merupakan salah satu kunci sukses dari kenerja pemerintahan yang sekaligus akan mempermudah upaya mencapai kesejahteraan masyarakat luas.

Tidak terlalu jelas tentang apa yang menjadi penyebab utama, akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah meluasnya penolakan terhadap gagasan Omnibus Law yang bahkan diiringi dengan demonstrasi yang anarkis di beberapa kota besar di Indonesia.

Ada penilaian tentang Omnibus Law ini yang terlalu dipaksakan, dalam arti terburu-buru dilakukan saat kita semua sibuk menghadapi pandemi Covid-19. Ada pula penilaian yang menyebutkan bahwa Omnibus Law sangat kurang disosialisasikan sebelumnya, sehingga dengan mudah dijadikan bahan untuk mengerahkan masa untuk berdemonstrasi menolak kebijakan itu.

Lebih dari itu bahkan banyak pula kalangan intelektual terpelajar dan para akedemisi yang mengulas secara detil isi dari Omnibus Law tersebut dengan kesimpulan banyak terdapat kekurangan dalam pasal-pasal di Omnibus Law tersebut. Pada intinya terlihat dipermukaan penolakan yang sangat kuat dari banyak pihak.

Sepintas, penolakan yang muncul terhadap Omnibus Law tentu saja menjadi sangat dipahami bila mengingat bahwa Omnibus Law bertujuan memangkas banyak prosedur dalam jajaran birokrasi terutama dalam masalah peijinan usaha.

Dengan dimudahkannya mekanisme perizinan, maka dipastikan akan banyak dampak yang terjadi bagi mereka yang selama ini justru menikmati kesemrawutan prosedur birokrasi dalam berbagai hal yang menyangkut perijinan. Pungutan liar yang selama puluhan tahun berjalan dengan “bebas” nya, seolah terlindungi oleh banyaknya peraturan, kini akan disederhanakan.

Omnibus Law memang bertujuan terutama sekali menutup kesempatan banyak orang untuk melakukan korupsi yang selama ini sudah merajalela. Sekali lagi, dengan Omnibus Law ini maka akan ada banyak pihak yang merasa dirugikan. Terlepas dari masih banyaknya kekurangan dari Omnibus Law ini, patut disayangkan langkah strategis Presiden yang sangat brilian ini mendapat tentangan yang luas.

Penolakan terhadap banyak hal menyangkut Omnibus Law terutama sekali mengarah kepada isi dari Omnibus Law itu sendiri. Yang pasti ide yang sangat bagus yang melatarbelakangi niat dari Omnibus Law seolah tenggelam dalam hiruk pikuk penolakan terhadap isi dari Omnibus Law. Serangan- serangan terhadap Omnibus Law selalu saja berlindung di bawah jargon demokrasi yang melegalkan soal perbedaan pendapat.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.