Daftarkan Judicial Review ke MK, KSPI: Isi UU Cipta Kerja Hampir Seluruhnya Rugikan Buruh

Kompas.com - 03/11/2020, 12:36 WIB
Massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGAMassa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, mereka telah mengajukan serta mendaftarkan judicial review atau kajian kembali Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11/20020).

“Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” kata Said melalui keterangan tertulis, Selasa.

Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI, di dalam undang-undang tersebut, khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh.

Baca juga: Resmi Gugat UU Cipta Kerja, Buruh Akan Demo Tiap Sidang di MK

Pasal-pasal inilah yang membuat para buruh menuntut agar UU tersebut dicabut.

Adapun pasal-pasal yang merugikan buruh sebagai berikut:

1. Berlakunya kembali sistem upah murah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini terlihat dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Juga Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu.

Iqbal merasa,  frasa “dapat” dalam penetapan UMK sangat merugikan buruh. Sebab, penetapan UMK bisa dianggap bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah.

Ditambah lagi, dengan dihilangkannya upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No. 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

"Oleh karena itu, KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP tidak boleh dhilangkan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian pendapatan) akibat berlakunya upah murah," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Digitalisasi Jadi Strategi Bank BJB Catatkan Pertumbuhan Positif di Tengah Pandemi

Digitalisasi Jadi Strategi Bank BJB Catatkan Pertumbuhan Positif di Tengah Pandemi

Rilis
BCA Kembali Gelar KPR BCA ONLINEXPO, Simak Keuntungan dan Syaratnya

BCA Kembali Gelar KPR BCA ONLINEXPO, Simak Keuntungan dan Syaratnya

BrandzView
Penumpang KRL Melonjak, KAI Commuter Tegaskan Masih Ada Pembatasan

Penumpang KRL Melonjak, KAI Commuter Tegaskan Masih Ada Pembatasan

Whats New
Mengapa Tapering Bank Sentral AS Diwaspadai Banyak Negara?

Mengapa Tapering Bank Sentral AS Diwaspadai Banyak Negara?

Whats New
Investasi Ratusan Triliun untuk Mobil Listrik akan Datang ke Indonesia

Investasi Ratusan Triliun untuk Mobil Listrik akan Datang ke Indonesia

Whats New
Di Tengah Pandemi, Industri Furnitur Lokal Perluas Jangkauan Produk

Di Tengah Pandemi, Industri Furnitur Lokal Perluas Jangkauan Produk

Rilis
Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Whats New
Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Whats New
Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Whats New
Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Whats New
Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Rilis
Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Whats New
Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Whats New
Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.