Apa Kabar Wacana Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional?

Faktanya berdasarkan data BKPM, penanaman modal asing (PMA) sektor perikanan di semester I-2020 didominasi oleh China. Jumlahnya bahkan berbeda jauh dengan Jepang, yang notabene berada di peringkat kedua.

Tercatat, PMA dari China memiliki share 70,55 persen, sementara Jepang sebesar 11,22 persen. Berdasarkan lokasi, sekitar 70 persen PMA itu banyak ditanam di wilayah Maluku dan Papua.

Di sisi lain, KKP berwacana kembali melegalkan 8 alat tangkap baru maupun yang dilarang sebelumnya. Delapan alat itu termasuk purse seine (pukat cincin) dan cantrang.

Meski belum disahkan, dua wacana sekaligus realisasi investasi itu berimplikasi membuat LIN didirikan hanya untuk kebutuhan investasi, utamanya bila kesejahteraan nelayan tidak diperhatikan.

Baca juga: Sejarah Aqua, Didirikan Tirto Utomo Hingga Dibeli Danone Perancis

"Bagi saya ini adalah pasal yang menarik. Kalau kita lihat sejarahnya, kapal eks asing dari China semuanya hampir sebagian besar pakai trawl di wilayah Maluku. Meski Perpres tentang LIN belum ada, kapal trawl secara legal masih wacana, tapi kalau berbarengan dikeluarkan, ini berbahaya," ucap dia.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal III tahun 2020, ada 17 provinsi yang mengalami defisit Nilai Tukar Petani (NTN), termasuk Maluku. NTN Maluku tercatat di bawah 100, yakni 99,80. Di kuartal II, NTN Maluku sebesar 100,83 dan di kuartal I-2020 NTN sebesar 104,51.

Suhana menyebut, angka NTN ini berbanding lurus dengan kondisi di lapangan saat ini. Untuk itu, pembangunan LIN yang tidak mengedepankan kesejahteraan nelayan bakal membuat NTN mengalami penurunan.

"Perlu dikedepankan bagaimana jaminan terhadap akses nelayan lokal ketika LIN dibuka untuk investasi asing atau investasi dalam negeri. Kalau nelayan hanya dijadikan sebagai ABK, hanya sebagai buruh bagi kapal besar, saya kira bukan itu tujuan dari LIN," pungkasnya.

Baca juga: Deretan 5 Miliader Pemilik Bank Swasta di Indonesia