Pasokan dari Lumbung Ikan Nasional Diharapkan Bisa Atasi Gizi Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku kembali menyeruak. Maluku dipilih menjadi LIN karena potensi perikanan mencapai 4 juta ton pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Suhana mengatakan, peruntukkan LIN nantinya perlu diprioritaskan untuk kepentingan nasional, utamanya untuk nelayan lokal yang memiliki hak menikmati sumber daya alamnya.

Ikan hasil tangkapan yang tersimpan dalam LIN harus bisa dinikmati oleh seluruh wilayah RI, mengingat distribusi ikan di seluruh wilayah masih tak merata.

Distribusi ikan yang menyeluruh dinilai mampu mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

Baca juga: Sentimen Pilpres Amerika Dorong IHSG Menguat Pagi Ini

"Kalau misalnya bisa terdistribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau, saya kira itu bisa menjadi bagian pemerintah dalam mengatasi stunting," kata Suhana kepada Kompas.com, Selasa (3/11/2020).

Suhana mengungkap, pembangunan LIN pun perlu mengedepankan jaminan terhadap akses nelayan lokal. Jangan sampai pembangunannya justru memberikan "karpet merah" kepada investor asing yang berpotensi mengeksploitasi SDA.

Nelayan lokal harus dijamin masih bisa mengakses sumber daya ikan meski banyak muncul penanaman modal asing di Maluku.

"Jangan sampai ikan itu habis tereksploitasi oleh kapal besar, baik dari investasi dalam negeri maupun investasi asing, tetapi nelayan lokal tidak terjamin aksesnya. Kalau hanya dieksploitasi dan diekspor, saya kira negara hanya akan dapat keuntungan devisa saja," pungkasnya.

Baca juga: Apa Kabar Wacana Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional?

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini mengatakan, pemrosesan Maluku jadi LIN masih terus berlangsung. Koordinasi pun sudah dilakukan secara intensif antara kementerian/lembaga (K/L).

Zaini bilang, koordinasi mengenai pembangunan pelabuhan perikanan ini sudah dibicarakan sedemikian rupa bersama Kemenkomarves, KKP, dan Pemda Maluku. Namun dia tak memberi tahu, kapan pembangunan akan dimulai.

"Pemerintah pusat sudah merencanakan untuk membangun pelabuhan perikanan yang teritegrasi. Saat ini sedang persiapan dan survei-survei," kata Muhammad Zaini.

Baca juga: Daftar BLT UMKM, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan