AS Perpanjang Fasilitas GSP, Peluang Genjot Ekspor Tekstil

Kompas.com - 04/11/2020, 12:01 WIB
Wabup Sumedang H Erwan Setiawan saat sidak ke pabrik tekstile di kawasan industri Jatinangor, Rabu (6/5/2020). Dok. Humas Pemda Sumedang/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHWabup Sumedang H Erwan Setiawan saat sidak ke pabrik tekstile di kawasan industri Jatinangor, Rabu (6/5/2020). Dok. Humas Pemda Sumedang/KOMPAS.com

JAKARTA,KOMPAS.com - Perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia akan menguntungkan bagi ekspor produk tekstil nasional. Apalagi selama ini pasar tekstil AS punya nilai yang besar.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyebutkan, ekspor tekstil ke AS sekitar 35 persen dari total ekspor nasional setiap tahunnya sehingga pasar AS sangat penting. Namun demikian, Redma Gita Wirawasta, Sekjen APSyFI beranggapan, fasilitas GSP yang diberikan sebenarnya belum terlalu signifikan.

"Fasilitas GSP yang diberikan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT), menurut saya tidak terlalu signifikan karena lebih banyak diberikan untuk produk-produk yang tidak dikonsumsi secara besar. Meskipun cukup bermanfaat untuk beberapa produk," terangnya kepada Kontan.co.id, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Rupiah Menguat Pagi Ini, Ada di Level Rp 14.514 Per Dollar AS

Jadi pengaruhnya, kata Redma, untuk ekspor tidak akan lebih dari 5 persen saja. Adapun jenis produk kain yang mendapatkan fasilitas GSP meliputi kain sutra, kain cotton yang dibuat dengan hand-loom, hand-loom karpet. Memang kebanyakan yang terkait dengan buatan tangan, sementara untuk produk tekstilnya kebanyakan sarung tangan dan produk kerajinan tangan, serta sedikit beberapa jenis pakaian wanita.

Mengenai kebijakan perdagangan Pemerintah AS, menurut Redma, di produk tekstil saat ini tidak terlalu protektif. Walau demikian, produk Indonesia masing kalah dari beberapa negara produsen lainnya yang mempunyai perjanjian dagang seperti Meksiko dan Vietnam.

Negara-negara tersebut punya perjanjian dagang dengan bea masuk lebih rendah bahkan sebagian besar 0 persen. Namun seiring terjadinya perang dagang AS - China, terjadi proteksi barang-barang dari China secara besar-besaran.

Hal itu dapat menjadi peluang negara lain untuk mempenetrasi pasar AS, termasuk produk tekstil asal Indonesia. Redma menilai, kebijakan presiden AS saat ini Donald Trump pun sebenarnya sangat nasionalis yang berorientasi melindungi pasar domestik.

Baca juga: Soal Kelanjutan Program Kartu Prakerja, Ini Penjelasan Pelaksana

"Ini membuat upaya penetrasi pasar kita ke AS menjadi sempit. Maka fasilitas GSP yang diberikan pun dipilah khusus untuk produk-produk yang memang mereka perlukan dengan jumlah konsumsi domestik yang tidak terlalu besar," katanya.

Bahkan saat ini ada upaya penerapan trade remedies untuk beberapa produk tekstil.

Kata Redma, pekan lalu, AS sedang menginisiasi penerapan anti dumping untuk benang tekstur polyester. Terciptanya dua kubu akibat pemilu di AS antara Trump dan Biden, menurut Redma, tidak akan memberikan dampak besar pada perubahan kebijakan perdagangan.

Ia melihat, dengan pasar domestik dan konsumsinya yang sangat besar serta neraca perdagangan defisit yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya ditambah dengan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, siapa pun Presiden AS terpilih sepertinya akan mengambil kebijakan yang sama. Meski ada kemungkinan kebijakan yang diambil Joe Biden jika ia menang tidak seketat Donald Trump. (Reporter: Agung Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat)

Baca juga: Daftar BLT UMKM, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Perpanjangan fasilitas GSP jadi peluang menggenjot ekspor produk tekstil ke AS



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X