KPPU: UU Cipta Kerja Kurangi Beban Pelaku Usaha Saat Ajukan Keberatan ke Pengadilan Niaga

Kompas.com - 04/11/2020, 21:40 WIB
Komisioner KPPU, Guntur Saragih saat streaming Forum Jurnalis KPPU, Kamis (2/4/2020). KOMPAS.com/ ELSA CATRIANAKomisioner KPPU, Guntur Saragih saat streaming Forum Jurnalis KPPU, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, perubahan beberapa pasal praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja memang diharapkan dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia.

Karena selama ini, pemerintah menilai pada UU No 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli, terdapat pasal-pasal yang dianggap membebani pelaku usaha. Salah satunya perubahan upaya keberatan pelaku usaha dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

KPPU berharap adanya perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan. Karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersil.

"Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memberikan argumen yang lebih kuat dalam pengadilan. Pemindahan ini memang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan upaya keberatan, karena keterbatasan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia," kata juru bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam konfrensi pers virtual, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Ini Definisi Minyak dan Gas Bumi Menurut UU Cipta Kerja

Namun hal tersebut menurut dia, dapat diatasi dengan penambahan jumlah Pengadilan Niaga maupun pemberlakukan persidangan secara daring.  Meskipun terkait persidangan daring sendiri tentu perlu penyempurnaan pada beberapa aspek agar tidak mengurangi prinsip due process of law, karena persidangan online masih ada beberapa keterbatasan.

Hal kedua, penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi. Dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Namun, pihaknya yakin hal tersebut akan diatur oleh Mahkamah Agung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Guntur menambahkan, saat ini upaya keberatan masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Hal ketiga, penghapusan batasan denda maksimal. KPPU tentu masih menunggu bagaimana ketentuan peraturan pemerintah nantinya, sebagai tindak lanjut perubahan dalam UU 11/2020.

Karena terkait dengan kriteria, jenis dan besaran denda akan diatur dalam peraturan tersebut. Diharapkan dalam peraturan pemerintah nantinya akan mengatur secara tepat atas sanksi maupun denda yang akan dikenakan pada pelanggar hukum persaingan.

Tentu dengan mempertimbangkan dampak persaingan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun dunia usaha. Untuk itu best practice di berbagai negara dapat dijadikan acuan, seperti persentase dari laba perusahaan tahun berjalan atau persentase keuntungan perusahaan dari tindakan anti persaingan atau pendekatan lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.