Luhut Temukan Manajemen Data Covid-19 yang Tak Sesuai antara Pusat dan Daerah

Kompas.com - 05/11/2020, 05:17 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat terkait tol laut secara daring di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat terkait tol laut secara daring di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, selama ditugasi oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani Covid-19, dia menemukan ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Saya melihat masih banyak yang perlu dibenahi dari sistem manajemen kesehatan di Indonesia, terutama terkait manajemen data. Dari rapat koordinasi ini, saya melihat ada beberapa permasalahan seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta," katanya dalam keterangan akun Facebook pribadinya, Rabu (4/11/2020).

"Fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," sambung Luhut.

Baca juga: Survei APPI: Wanita Lebih Aktif Berbelanja Online Selama Pandemi Covid-19

Karena kondisi tersebut, Luhut meminta Grup Telkom bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data. Termasuk di dalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR.

"Saya kira perbaikan data NAR harus dilakukan segera karena nantinya berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan. Mengapa? Karena ke depannya, “big data” yang akan kita bangun ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya," ujar dia.

Dengan begitu, lanjut Luhut, maka dapat terlihat data berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari riwayat kesehatan pasien, rekam medis, sampai kebutuhan obat pasien sehingga bisa memperkirakan pabrik obat apa saja yang perlu dibangun untuk persediaan obat di dalam negeri.

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Pengadaan Vaksin Covid-19 di RI Gunakan Standar Internasional

Luhut yang merupakan Wakil Komite Kebijakan Penanganan Pengendalian Covid-19 ini juga menyampaikan keinginannya agar big data informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik.

Nantinya, seluruh infrastruktur big data manajemen kesehatan serta fungsi pengelolaannya akan sepenuhnya dipegang oleh Kemenkes.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Whats New
Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Whats New
Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X