Pengusaha Sebut Anggaran Stimulus Indonesia Masih Kalah dengan Negara Lain

Kompas.com - 05/11/2020, 06:15 WIB
Ilustrasi rupiah ShutterstockIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik menilai anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan pemerintah masih kecil dibandingkan dengan negara lainnya.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk keseluruhan program PEN. Program-program tersebut diantaranya, subsidi gaji, bantuan sosial, bantuan UMKM, insentif untuk dunia usaha dan lain-lainnya.

“Indonesia yang relatif kecil, orang bicara 10 persen (dari PDB), kita hanya 4 persen dan 4 persen ini termasuk paling kecil di Asia, Jepang, Malaysia, tinggi-tinggi. (Negara-negara itu) di atas 10 persen (dari PDB)," ujar Suryani dalam webinar, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Luhut: Stimulus Pariwisata Rp 1 Triliun Mulai Digelontorkan Desember

Dia memaparkan, pemerintah Jepang mengeluarkan stimulus sebesar 2,18 triliun Dollar AS atau 40 persen dari PDB. Lalu, pemerintah Malaysia mengeluarkan anggaran 68,2 miliar Dollar AS atau setara 20 persen dari PDB.

Kemudian, Singapura menganggarkan 66,6 miliar Dollar AS atau setara 19,2 persen dari PDB.

Selain masalah anggaran yang relatif kecil, lanjut Suryani, penyaluran anggaran PEN dari pemerintah juga lebih banyak dinikmati oleh BUMN ketimbang swasta.

“Dukungan untuk dunia usaha tidak berimbang antara UMKM dan BUMN juga, tidak seimbang UMKM walau kontribusi ke PDB dan lapangan kerja besar. Tapi stimulus yang diberikan relatif kecil, subsidi bunga kecil, yang diserap lebih kecil lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga pertengahan Oktober 2020 sebesar Rp 344,11 triliun.

Angka tersebut setara dengan 49,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 695,2 triliun.

Bendahara Negara itu pun menilai serapan anggaran PEN tersebut sudah mengalami percepatan dalam dua bulan terakhir. Beberapa hal yang menjadi faktor percepatan realisasi anggaran diantaranya diakibatkan oleh serapan anggaran untuk insentif usaha

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) Pemulihan dan Program Kartu Prakerja.

Selain itu, ada juga program baru yang langsung segera direalisasikan, seperti Bantuan Produktif UMKM dan Subsidi Gaji.

“Penyerapan program PEN akselerasinya luar biasa dalam dua bulan terakhir, jadi dalam hal ini suatu evolusi yang sangat positif dari respon seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan pemerintah daerah," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Nilai Pemerintah Perlu Melanjutkan Stimulus Ekonomi di 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Rilis
Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Whats New
'Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera'

"Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera"

Whats New
Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Whats New
Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Whats New
Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Whats New
Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Rilis
Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Rilis
Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Whats New
Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Rilis
Pengamat Ekonomi: Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Pengamat Ekonomi: Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Rilis
Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan untuk D3-S1, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan untuk D3-S1, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
Industri Pertambangan Cerah, Ekspor April Tembus 27,32 Miliar Dollar AS

Industri Pertambangan Cerah, Ekspor April Tembus 27,32 Miliar Dollar AS

Whats New
Cara Ubah Data Kepesertaan BPJS Kesehatan lewat Whatsapp

Cara Ubah Data Kepesertaan BPJS Kesehatan lewat Whatsapp

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.