Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendag Targetkan Perjanjian Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN Diteken Pekan Depan

Kompas.com - 06/11/2020, 16:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan, penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) bisa dilakukan pada pekan depan.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo mengatakan, pembahasan perjanjian tersebut sudah dalam tahap final. Kendati demikian, ia tak memerinci perkembangan dari isi perjanjian tersebut.

Hanya saja, ia menekankan, RCEP memang tengah didorong untuk rampung dan ditandatangani sesuai target awal, yakni pada November 2020.

Baca juga: Kemendag Berupaya Dorong Ekspor Tekstil ke Turki

"Mudah-mudahan tanggal 15 (November) insya Allah kami bisa laporkan ke menteri, tapi saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh dari itu. Kami berusaha keras selesaikan semuanya dan menyiapkan selesainya RCEP ini minggu depan," ujar dia pada webinar diskusi "New Normal dalam Perdagangan Internasional", Jumat (6/11/2020).

Adapun RCEP merupakan rencana perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN, yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kemudian, lima negara mitranya yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Sementara pada November 2019, India sebagai negara mitra keenam memutuskan keluar.

Terkait keluarnya India, kata Iman, negara-negara yang tergabung dalam perjanjian RCEP tersebut menyatakan tidak menutup pintu bagi India jika ingin kembali terlibat dalam perjanjian.

Baca juga: Kemendag Dorong Pelaku Usaha Dekorasi Rumah Tembus Pasar Eropa

"Pemahaman yang saya dapatkan dari negara yang masih ada di dalam grup ini bahwa kami masih tetap terbuka bagi India kalau mau re-join RCEP. Jadi, kami tidak menutup diri dan tidak menyatakan India keluar," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, urgensi penandatanganan perjanjian RCEP di tahun ini makin terasa untuk menjaga keterbukaan pasar dan meningkatkan integrasi ekonomi regional, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi global.

Pada pertemuan virtual menteri ekonomi negara-negara yang tergabung dalam RCEP pada Agustus lalu, Agus memastikan bahwa seluruh perundingan akses pasar, kecuali dengan India, telah tuntas dan isu-isu outstanding yang tersisa secara prinsip telah diselesaikan dan tengah difinalisasi.

"Perundingan akses pasar telah tuntas dan seluruh isu-isu outstanding yang sempat tertunda akhirnya secara prinsip dapat diselesaikan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (29/8/2020).

Perjanjian RCEP diyakini akan menjadi salah satu perjanjian perdagangan bebas regional terbesar di dunia, dengan potensi mencakup lebih dari 47,4 persen penduduk dunia, 32,2 persen ekonomi global, 29,1 persen perdagangan global, dan 32,5 persen arus investasi global.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+