Apa Tujuan Menaker Keluarkan Surat Edaran Minta Gubernur Tak Naikkan UMP 2021?

Kompas.com - 07/11/2020, 09:54 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, membantah bahwa edaran tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 melarang kenaikan UMP.

Sebaliknya, dalam surat edaran tersebut diklaim untuk memastikan bahwa jumlah UMP 2021 yang dikeluarkan kepala daerah tidak akan turun daripada tahun ini.

Ida menyebut ada perbedaan bahasa antara tidak naik dengan maksud sebenarnya, yaitu memastikan bahwa upah minimum 2021 tidak akan turun dibandingkan dengan jumlah tahun ini.

"Ini bahasanya beda kalau tidak menurunkan dengan bahasa tidak naik itu beda, makanya bahasanya adalah upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020," kata Ida dilansir dari Antara, Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: Apindo: Upah Minimum Tidak Didesain untuk Satu Keluarga

Ida menegaskan bahwa Surat Edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan UMP 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimaksudkan agar perusahaan tetap mempertimbangkan perlindungan upah terhadap pekerja di tengah pandemi yang berdampak pada ekonomi.

Keputusan itu diambil karena pandemi menyebabkan dampak yang signifikan terhadap daya ekonomi masyarakat secara umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, edaran dari Ida memastikan bahwa UMP 2021 tidak akan mengalami kenaikan atau tetap sama dengan 2020. Keputusan itu dilatarbelakangi Covid-19 yang memukul ekonomi dan berdampak pada kemampuan perusahaan memenuhi hak pekerja, termasuk upah.

Langkah itu diambil untuk memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja serta menjaga kelangsungan usaha, dengan melakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Baca juga: Pengusaha Wanti-wanti Gelombang PHK Saat Upah Minimum Naik

Namun, keputusan final berada di tangan masing-masing kepala daerah. Sejauh ini terdapat lima provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2021, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Terkait dengan keputusan lima gubernur itu, Ida mengutarakan keyakinannya bahwa pemerintah daerah melakukannya setelah mempertimbangkan dengan bijak kondisi keberlangsungan usaha di daerah masing-masing.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Whats New
ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

Whats New
Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Rilis
Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Whats New
Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Whats New
Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Whats New
Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Whats New
Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Whats New
Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Whats New
Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

Rilis
Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Whats New
Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja:  Pak Anies Tolong Pak...

Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja: Pak Anies Tolong Pak...

Whats New
Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Whats New
Luhut Minta Lab PCR Tersedia hingga Kabupaten/Kota

Luhut Minta Lab PCR Tersedia hingga Kabupaten/Kota

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X