Kemudahan Perpajakan yang Ada dalam UU Cipta

Kompas.com - 09/11/2020, 09:30 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara resmi diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2020 berisikan banyak aturan lintas sektoral (Omnibus Law), salah satuya mengatur tentang perpajakan.

Bahkan, dalam UU ini, sekaligus 3 (tiga) Undang-undang pajak lama yang diamandemen, yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tentunya, menarik untuk mengulas tentang perubahan apa saja yang ada dalam UU Cipta Kerja terkait perpajakan.

Kemudahan Berusaha

Setiap UU tentunya berisikan serangkaian aturan pelaksana untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pun, dengan UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk memenuhi hak warga negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui penciptaan lapangan kerja di tengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Dengan kata lain, Pemerintah ingin merespon persaingan investasi global dengan menciptakan iklim berusaha yang ramah terhadap investor dengan tetap memperhatikan keadilan bagi pekerjanya.

Upaya menciptakan iklim usaha yang kompetitif, masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintah sampai saat ini. Karena berdasarkan data World Bank (2020), peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia masih rendah di dibandingkan negara negara lain.

Baca juga: Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara yang di survei. Bahkan, di level ASEAN Indonesia hanya bertengger di peringkat 6 dari 10 negara, tiga tingkat lebih rendah dari Vietnam yang selama ini menjadi kompetitor utama.

Ada 11 faktor yang dinilai untuk menentukan peringkat kemudahan berusaha, di antarnya kemudahan dalam memulai bisnis baru, kemudahan perijinan sektor kontruksi dan kemudahan untuk membayar pajak.

Terkait kemudahan untuk membayar pajak, beberapa indikator yang dinilai meliputi jumlah pembayaran pajak, waktu yang diperlukan untuk membayar pajak dan persen kontribusi pajak dari keuntungan.

Upaya nyata untuk meningkatkan kemudahan berusaha di bidang perpajakan, dimanifestasikan ke dalam tiga kelompok utama yaitu peningkatan pendanaan investasi, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela (voluntary payment) dan penciptaan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
WORK SMART
Politik Kantor
Politik Kantor
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.