Pemerintah Dorong Penyaluran Bansos Melalui Teknologi Digital

Kompas.com - 09/11/2020, 19:30 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan terus mendorong segala kegiatan produktif bantuan sosial Presiden melalui teknologi digital.

"Jadi full dari layanan keuangan dari awalnya hanya kegiatan di peer to peer (P2P), tapi juga government to peer (G2P). Bukan hanya P2P, tapi G2P menjadi alat untuk mendorong financial inclusion di masyarakat," kata dia melalui diskusi virtual, Senin (9/11/2020).

Dia menuturkan, hal itu dilatarbelakangi penerima bantuan presiden (Banpres) minim yang memiliki rekening bank. 

"Khusus yang program Kartu Prakerja, karena ini program yang baru, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum bergabung dengan Prakerja, banyak penerima yang tidak memiliki rekening," ujarnya.

Baca juga: Ini Jenis-jenis Usaha yang Bisa Mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta

"Kemudian, dengan dengan program ini, kita membuat memastikan mereka memiliki rekening. Ini bukan hanya Kartu Prakerja yang seperti ini. PKH juga dilakukan dengan seperti itu," imbuh dia.

Selain itu, pemerintah sejak beberapa tahun terakhir juga menggunakan teknologi finansial untuk melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel.

"Ini juga suatu perkembangan yang kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir dan sudah mulai dilakukan oleh banyak perbankan. Ini akan kita dorong terus," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X