Biden Terpilih Jadi Presiden, Bagaimana Nasib Perjanjian Dagang RI-AS di Era Trump?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu mendapatkan perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau fasilitas bea masuk terhadap produk impor dari Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas penunjang volume perdagangan antar kedua negara itu.

Rencananya, setelah mendapat perpanjangan GSP, Indonesia akan menaikkan status perdagangan denga AS menjadi Limited Trade Deal (LTD). Tujuannya untuk meningkat perdagangan hingga 60 miliar dollar AS pada 2024.

Baca juga: AS Perpanjang Fasilitas GSP RI, Luhut Optimis Kinerja Ekspor Meningkat

Setelah terpilihnya Joe Biden sebagai pengganti Donald Trump dari posisi Presiden AS, bagaimana nasib kesepakatan tersebut?

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi meyakini, Indonesia masih akan dapat menikmati fasilitas GSP dari AS, sebab perjanjian tersebut telah diteken.

"Fasilitas GSP sudah berhasil diperpanjang," katanya kepada Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Kendati demikian, Fithra menilai pemerintah nantinya akan memulai kembali pembahasan kerja sama dengan Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Biden dari awal.

"Dengan Biden kerugiannya adalah, diskusi yang kita mulai di zaman Trump akan kita mulai lagi," katanya.

Meski demikian dia menilai, hal tersebut tak akan berpengaruh banyak terhadap kerja sama yang telah terjalin antar kedua negara.

Sebab, AS saat ini tengah fokus merelokasi pabrik yang berada di China ke negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

"Fokus dari pandemi adalah merelokasi industri dari China pindah ke tempat-tempat alternatif, salah satunya ASEAN. Dan tentunya, negara salah satu yang paling signifikan adalah Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Negosiasi Kesepakatan GSP Indonesia-AS Alot 2,5 Tahun, Ini Alasannya