Kompas.com - 10/11/2020, 13:00 WIB
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (Dok. Kompas.com) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tidak menampik adanya koperasi yang bermasalah di Indonesia. Ia menganggap hal itu sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki.

Oleh sebab itu, Kemenkop saat ini sedang mengupayakan reformasi pengawasan koperasi.

"Karenanya, kami sedang melakukan reformasi pengawasan koperasi dengan diterbitkannya Permenkop Nomor 9 Tahun 2020, yang sudah ditetapkan pada 14 Oktober 2020 lalu," ujarnya mengutip siaran resminya, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Kuasa Hukum Winda: Kalau Ingin Bertanya, Seharusnya Undang dan Tanyakan Langsung

Hanya saja, Teten meminta masyarakat luas agar bersikap adil. Sebab bukan hanya koperasi saja yang bermasalah, tapi penyimpangan dan praktek usaha ilegal atau investasi bodong, sejauh ini juga sangat banyak ditemukan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang 3 tahun terakhir,  telah terjadi praktek investasi bodong/ilegal sebanyak 1.200 lebih perusahaan non koperasi.

"Sementara dalam catatan OJK selama 5 tahun dari 2015 hingga 2020 ada 8 koperasi yang masuk praktek investasi bodong. Pertanyaannya, mengapa yang diangkat dan terus dipermasalahkan adalah koperasi? Sebaliknya, yang bukan koperasi tidak banyak dipersoalkan, saya kira ini tidak adil," ucap Teten.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih jauh lagi, Teten pun menjabarkan garis besar perubahan sistem pengawasan yang tertuang dalam aturan baru tersebut.

Dia menyebutkan Permenkop ini memastikan 4 hal, yaitu implementasi 7 prinsip koperasi, kepatuhan koperasi kepada peraturan, kehati-hatian penyelenggaraan keuangan termasuk AML/CFT, dan pengelompokkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK).

"Kalau di perbankan dikenal dengan istilah Bank dalam kelompok Buku 1, 2, 3 dan 4," kata Teten.

Baca juga: Akses ke Bandara Soekarno-Hatta Macet, 9 Penerbangan Sriwijaya Air Delay

Begitupun dengan koperasi, karena jumlah koperasi banyak dan tersebar, maka bobot pengawasan juga dibagi menjadi 4 Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) atas dasar aset, modal dan jumlah anggota. Pengawasan untuk klasifikasi 3 dan 4 lebih ketat dari pada yang klasifikasi 1 dan 2.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.