Mengapa Dewan Penerbangan RI Dibubarkan?

Kompas.com - 11/11/2020, 14:32 WIB
Ilustrasi travel bubble ShutterstockIlustrasi travel bubble

DEWAN Penerbangan Republik Indonesia atau Depanri adalah sebuah Dewan yang berdiri atas dasar Keputusan Presiden RI no 99 tahun 1993.

Fungsi Depanri antara lain adalah merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasonal dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya. Di samping itu Depanri juga memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran kepada Presiden mengenai pengaturan dan pemanfaatan wilayah udara serta antariksa.

Depanri yang memiliki fungsi yang amat sangat strategis itu kini sudah tinggal kenangan karena sudah dibubarkan pada tanggal 4 Desember 2014 mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 176 tahun 2014.

Jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Republik Indonesia yang berdiri berdasar kepada Peraturan Presiden nomor 24 tahun 1963.

Singkat cerita sekarang ini memang sudah tidak ada lagi Depanri. Apabila ada pertanyaan yang muncul tentang mengapa Depanri yang memiliki fungsi demikian penting dibubarkan, maka menjadi agak sulit untuk memperoleh jawabannya.

Secara logika bila sebuah organisasi (dalam hal ini Depanri) dibubarkan maka penyebabnya sederhana sekali yaitu bahwa organisasi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Pernyataan ini menjadi jauh dari persepsi akal sehat alias menjadi tidak logis bila dihubungkan dengan fungsi Depanri yang demikian amat sangat strategis. Akan tetapi memang itulah yang terjadi.

Harus diakui bahwa pada sepanjang lebih kurang 20 tahun terakhir tidak terlihat kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi bernama Depanri. Minimal dalam pemberitaan di berbagai media dapat dikatakan tidak pernah muncul tentang bergiatnya Depanri dalam dinamika tata kelola pemerintahan.

Sampai di sini maka sudah dapat diperoleh jawaban yang berstatus “sangat spekulatif” tentang mengapa Depanri dibubarkan. Tidak terlihatnya di permukaan aktivitas yang dilakukan oleh Depanri menjadi sangat masuk akal untuk memasukkannya sebagai sebuah organisasi yang sudah tidak diperlukan lagi dan lebih baik dibubarkan saja.

Sementara itu negeri ini sudah cukup lama berhadapan dengan banyak permasalahan yang tidak kunjung usai dalam persoalan pengelolaan wilayah udara nasional terutama yang berkait dengan dunia (industri) penerbangan dan antariksa termasuk soal telekomunikasi (satelit).

Permasalahan-permasalahan tersebut terlihat sekali sebagai produk dari kebijakan hasil pengambilan keputusan ditingkat strategis yang kurang atau bahkan tidak memperoleh masukan yang tepat dari pihak yang ahli dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X