KILAS

Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Dapat Tingkatkan Produktivitas Kerja

Kompas.com - 12/11/2020, 19:22 WIB
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).
DOK. Humas KemnakerSekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, produktivitas kerja Indonesia dapat ditingkatkan melalui Undang-undang ( UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurutnya, UU ini menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.

"Jadi sekarang kita bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tapi kita betul-betul menciptakan ekosistem, environment ketenagakerjaan itu sendiri," katanya dalam sambutan pada Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

Anwar menyebutkan, produktivitas kerja Indonesia masih berkisar di angka 74,4 persen atau berada di bawah rata-rata Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yaitu sebesar 78,2 persen.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ekonomi Syariah Potensial Perluas Penyerapan Tenaga Kerja

Dari sisi produktivitas ini, Indonesia juga masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80 persen).

Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain yang produktivitasnya di bawah rata-rata ASEAN, Indonesia masih kalah dari Laos (76,7 persen) dan Malaysia (76,2 persen).

Untuk itu, dia berharap UU Cipta Kerja mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas nasional.

"Environment peningkatan produktivitas ini dapat kita ciptakan melalui UU Cipta Kerja," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Selain produktivitas, lanjut Anwar, UU Cipta Kerja  bertujuan untuk menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan lainnya. Salah satunya adalah bonus demografi.

Baca juga: Menperin Nilai Penyerapan Tenaga Kerja di Industri Sagu Masih Rendah

"UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia, di mana Indonesia kini memiliki bonus demografi dengan sebagian besar penduduknya berusia produktif atau kerja," sebutnya.

Anwar mengatakan, UU ini dibutuhkan agar dapat memanfaatkan bonus demografi dan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Ditambah lagi, lanjutnya, pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap sektor ketenagakerjaan.

Dari data yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,1 juta pekerja, baik yang dirumahkan maupun yang terkena PHK, akibat pandemi Covid-19.

"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa. Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja," tuturnya.

Baca juga: Melalui Balai Latihan Kerja, Kemnaker Harap Indonesia Tak Kalah Saing



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X