Bos OJK Sebut Rasio Kredit Macet Bisa Tembus 16 Persen Bila Tak Ada Restrukturisasi

Kompas.com - 12/11/2020, 19:40 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 ( Instagram OJK @ojkindonesia) Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 ( Instagram OJK @ojkindonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kinerja pasar keuangan, salah satunya di industri perbankan.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) pun mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi kredit yang diatur melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan countercyclical.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, kebijakan tersebut membantu dalam menekan rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL).

Bahkan menurut dia, bila kebijakan tersebut tidak dikeluarkan, rasio kredit macet bakal mencapai 16 persen.

Baca juga: Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Dapat Tingkatkan Produktivitas Kerja

"NPL 13,5 persen itu dengan POJK, kalau tidak dengan POJK angkanya itu adalah 16 persen," ujar Wimboh ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).

Untuk diketahui, rasio NPL per September 2020 tercatat sebesar 3,22 persen. Sementara pada bulan sebelumnya sebesar 3,15 persen.

Untuk mengurangi lonjakan NPL, OJK pun telah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga Maret 2022 mendatang.

Dia pun meyakini dalam beberapa bulan ke depan kondisi perekonomian kian membaik.

"Ini yang perlu kita ketahui temporary majors dan paham harus kita normalkan, kapan debitur itu bisa recover. Kami yakin bulan-bulan ke depan sudah mulai recover," ujar Wimboh.

"Apalagi kalau vaksin bisa didistibusikan dan efektig. Ini akan memberikan kepercayaan masyarakat yang lebih," ujar dia.

Untuk diketahui, hingga 12 Oktober 2020 restrukturisasi kredit perbankan telah terealisasi Rp 918,34 triliun.

Restrukturisasi kredit tersebut diberikan kepada 7,5 juta debitur.

Rinciannya, sebesar Rp 362,34 triliun ke 5,85 juta debitur UMKM dan Rp 555,99 triliun kepada Rp 1,65 juta debitur non-UMKM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X